Friday, June 6, 2014

Kebijakan Ekonomi Pemerintah, Makro dan Mikro, Permasalahan, Perbedaan, Inflasi, Fiskal, Moneter, Indonesia

Perpustakaan Cyber (23/5/2013) - Dalam bab sebelumnya, Anda telah mengetahui bahwa pemerintah adalah salah satu pelaku ekonomi, selain konsumen, produsen dan masyarakat luar negeri. Sebelum membahas lebih jauh permasalahan pemerintah di bidang ekonomi dan kebijakan-kebijakan ekonomi makro yang dilakukan pemerintah, akan dipelajari pengelompokan ilmu ekonomi, dan perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Pada Bab ini Anda akan mendapatkan materi kebijakan pemerintah dalam memecahkan masalah-masalah di bidang ekonomi. Pada tahap awal, akan dipelajari perbedaan antara teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro melalui aspek yang membedakannya. Pada tahap akhir, akan dipelajari kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi mikro dan masalah ekonomi makro.

A. Perbedaan antara Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro


Ilmu yang mempelajari bagaimana manusia melakukan tindakan pemilihan terhadap berbagai alternatif disebut ilmu ekonomi. Adapun ilmu ekonomi menurut Samuelson (2001) adalah kajian bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi komoditi-komoditi berharga dan mendistribusikannya pada masyarakat luas. Selanjutnya, menurut Alfred W. Stoiner ilmu ekonomi dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ilmu ekonomi terapan.

1.1. Ilmu Ekonomi Deskriptif


Ilmu ekonomi deskriptif adalah bagian ilmu ekonomi yang menggambarkan keterangan-keterangan faktual tentang suatu keadaan ekonomi dalam bentuk angka-angka, grafik, kurva atau penyajian lainnya. Ilmu ekonomi dipergunakan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) untuk menyajikan keadaan ekonomi baik makro maupun mikro. Contoh ilmu ekonomi deskriptif, yaitu tentang pendapatan nasional, jumlah pengangguran, dan neraca pembayaran.

1.2. Teori Ekonomi


Teori ekonomi adalah bagian ilmu ekonomi yang menjelaskan mekanisme kegiatan ekonomi. Teori ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro.

a. Teori Ekonomi Mikro

Teori ekonomi mikro adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku unit-unit ekonomi secara individual, seperti perilaku konsumen, produsen, pasar, penerimaan, biaya, dan keuntungan perusahaan.

b. Teori Ekonomi Makro

Teori ekonomi makro adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari unit-unit ekonomi secara agregat (keseluruhan) seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan kebijakan pemerintah.

1.3. Ilmu Ekonomi Terapan


Ilmu ekonomi terapan adalah bagian ilmu ekonomi yang menggunakan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari teori ekonomi untuk menjelaskan masalah-masalah yang dikumpulkan dalam ekonomi deskriptif. Dengan kata lain, ilmu ekonomi terapan merupakan penerapan teori-teori ekonomi yang ada ke dalam praktik kehidupan masyarakat secara nyata, seperti penerapan ekonomi koperasi dan ekonomi perusahaan.

Berdasarkan pengelompokan ilmu ekonomi di atas, dapat diketahui perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro mempelajari perilaku unit-unit ekonomi secara individual, sedangkan ilmu ekonomi makro mempelajari unit ekonomi secara agregat (keseluruhan). Untuk membedakan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro seperti dikutip dari Joesron dan Fathorrozi (2003), setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek harga, unit analisis, dan tujuan analisis.

a. Aspek Harga

Dalam teori ekonomi mikro, yang dimaksud dengan harga ialah harga dari suatu komoditas (barang tertentu saja), sedangkan dalam teori ekonomi makro, dihubungkan dengan tingkat harga secara keseluruhan (agregat).

b. Unit Analisis

Dilihat dari unit analisisnya, teori ekonomi mikro hanya membahas kegiatan ekonomi secara individual, misalnya, permintaan dan penawaran, perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar, penerimaan, biaya produksi, dan laba rugi. Adapun teori ekonomi makro lebih banyak membahas kegiatan ekonomi secara keseluruhan (agregat), seperti pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran. Dengan demikian, unit analisis teori ekonomi makro bukan merupakan gabungan dari teori ekonomi mikro.

c. Tujuan Analisis

Tujuan analisis ekonomi mikro lebih memfokuskan pada upaya pemecahan terhadap bagaimana mengalokasikan sumber daya agar dicapai kombinasi yang tepat. Adapun teori ekonomi makro lebih banyak menganalisis pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan (agregat). Berikut disajikan Tabel 1, tentang perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro.

Tabel 1. Perbedaan Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro

Aspek yang Dibandingkan
Ekonomi Mikro
Ekonomi Makro
Aspek Harga
Harga ialah harga dari suatu komoditas (barang tertentu saja).
Harga adalah harga dari komoditas secara agregat.
Unit Analisis
Membahas kegiatan ekonomi secara individual, antara lain permintaan dan penawaran, perilaku konsumen atau produsen, pasar, penerimaan, biaya, dan laba atau rugi perusahaan.
Membahas kegiatan ekonomi secara keseluruhan (agregat), antara lain, pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, dan kebijakan ekonomi.
Tujuan Analisis
Lebih memfokuskan pada analisis bagaimana mengalokasikan sumber daya agar dicapai kombinasi yang tepat.
Lebih memfokuskan pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara menyeluruh (agregat).

B. Permasalahan Ekonomi yang Dihadapi oleh Pemerintah


2.1. Peran dan Fungsi Pemerintah di Bidang Ekonomi


Semakin kompleksnya kegiatan ekonomi dan semakin tingginya keterkaitan dengan aspek-aspek kehidupan lainnya, sangat sulit bagi suatu sistem ekonomi termasuk yang paling liberal sekalipun untuk menolak kehadiran peran negara atau pemerintah dalam perekonomian. Walaupun mekanisme pasar merupakan cara yang dikehendaki dalam memproduksi dan mengalokasikan barang, akan tetapi, mekanisme pasar sering gagal berfungsi. Kegagalan pasar akan mengurangi hasil ekonomi. Untuk memperbaiki kegagalan tersebut, seringkali menuntut campur tangan pemerintah untuk menjamin adanya efisiensi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi.

Sejak Indonesia merdeka sudah terlihat bahwa pemerintah memegang peranan besar dalam perekonomian. Hal tersebut tercantum secara eksplisit dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa;

Ayat 2 : Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Ayat 3 : Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai salah satu pelaku ekonomi, pemerintah memiliki tiga fungsi penting dalam perekonomian, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.
  1. Fungsi alokasi, adalah fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik, seperti pembangunan jalan raya, jembatan, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon umum.
  2. Fungsi distribusi, adalah fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.
  3. Fungsi stabilisasi, adalah fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan.
Peningkatan kehidupan ekonomi individu dan anggota masyarakat tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui keberadaan sektor swasta atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Peran pemerintah dan mekanisme pasar (interaksi permintaan dan penawaran pasar) merupakan hal yang bersifat komplementer dengan pelaku ekonomi lainnya.

Ada beberapa alasan perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian, antara lain sebagai berikut.
  1. Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan hukum yang dibuat pemerintah. Hukum memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian hukuman bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Hukum hanya dapat ditegakkan dengan undang-undang yang dibuat pemerintah. Dengan kata lain, peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak bisa menyelesaikan semua persoalan ekonomi, untuk menjamin efisiensi, pemerataan dan stabilitas ekonomi.
  2. Pembangunan ekonomi di banyak negara umumnya terjadi akibat campur tangan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Campur tangan pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dampak kegagalan pasar (market failure), seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta seperti pencemaran lingkungan. Kegagalan pasar (market failure) adalah suatu istilah untuk menyebut kegagalan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum. Hal ini khususnya dapat terjadi apabila pasar didominasi oleh para pemasok monopoli atau apabila produksi atau konsumsi dari sebuah produk mengakibatkan dampak sampingan (eksternalitas) seperti pencemaran lingkungan.
Seperti telah disebutkan di atas, salah satu fungsi negara atau pemerintah yang terpenting dalam kehidupan ekonomi, terutama berkaitan dengan penyediaan barang-barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, dikenal dengan nama kebutuhan publik. Kebutuhan publik meliputi dua macam barang, yaitu barang dan jasa publik dan barang dan jasa privat.
  1. Barang dan jasa publik adalah barang dan jasa yang penggunaannya dapat dinikmati bersama-sama dengan orang lain, contohnya jalan raya, fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, telekomunikasi, air minum, dan penerangan. Dengan per timbangan skala usaha dan efisiensi negara melakukan kegiatan ekonomi secara langsung sehingga masyarakat lebih cepat dan lebih murah dalam menikmati barang-barang dan jasa tersebut.
  2. Barang dan jasa privat adalah barang dan jasa yang produksi dan penggunaannya dapat dipisahkan dari penggunaan orang lain. Contohnya, pembelian minuman, makanan, pakaian akan menyebabkan hak kepemilikan dan penggunaan barang berpindah kepada orang yang membelinya. Barang tersebut umumnya diupayakan sendiri oleh setiap orang.
Selain itu, peran penting negara lainnya secara langsung dan tidak langsung di dalam kehidupan ekonomi adalah untuk menghindari dampak eksternalitas, khususnya dampak bagi lingkungan alam dan sosial. Pada umumnya, mekanisme pasar (sektor swasta) tidak dapat mengatasi dampak eksternalitas seperti pencemaran lingkungan, yang timbul karena persaingan antar lembaga ekonomi. Misalnya, sebuah pabrik kecap berada dalam pasar persaingan sempurna. Menurut standar industri yang sehat, pabrik tersebut seharusnya, membangun fasilitas pembuangan limbah, tetapi mereka membuangnya ke sungai. Jika pemerintah tidak mengambil tindakan tegas, antara lain dengan memaksa pabrik tersebut membangun fasilitas pembuangan pabrik, akan semakin banyak penduduk yang menderita akibat polusi limbah pabrik tersebut.

2.2. Permasalahan Pemerintah dalam Perekonomian Mikro


Untuk mengatasi dampak kegagalan pasar seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang merugikan, peranan pemerintah sangat diperlukan. Hal tersebut bisa dilakukan dalam bentuk campur tangan secara langsung maupun tidak langsung.

Berikut adalah campur tangan pemerintah dalam penentuan harga pasar untuk mengatasi kekakuan harga. Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk melindungi konsumen atau produsen.

a. Campur Tangan Pemerintah Secara Langsung

1) Penetapan Harga Minimum (Floor Price)

Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Misalnya, harga pasar gabah kering dianggap terlalu rendah. Hal ini dilakukan, dengan harapan tidak ada tengkulak yang membeli produk tersebut di luar harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jika pada harga tersebut tidak ada yang membeli, pemerintah membelinya melalui Badan Urusan Logistik (BULOG) untuk didistribusikan kepada pasar. Namun demikian, mekanisme penetapan harga seperti ini sering mendorong munculnya praktik pasar gelap, yaitu pasar dalam pembentukan harganya di luar harga minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.
Kurva Penetapan Harga Minimum
Kurva 1. Penetapan Harga Minimum
Keterangan:

• Titik E menunjukkan harga pasar yang terbentuk dalam permintaan dan penawaran pasar, yaitu pada tingkat harga P dan kuantitas Q.
• Setelah pemerintah melakukan campur tangan harga untuk melindungi produsen melalui ketetapan harga minimum maka akan terjadi perubahan dalam keseimbangan pasar ketika tingkat harga menjadi P1, sehingga permintaan berkurang menjadi Q2 dan penawaran bertambah menjadi Q1.
• Akibat kebijakan tersebut, ada sejumlah barang yang tidak dibeli oleh konsumen yaitu sebesar daerah Q1 sampai Q2. Untuk mengantisipasinya, produsen kemudian menurunkan harga barangnya di bawah ketetapan pemerintah, sehingga harga kembali bergerak ke titik E.
• Daerah EFG merupakan pasar gelap ( black market).

2) Penetapan Harga Maksimum (Ceiling Price)

Penetapan harga maksimum atau Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Hal ini, dilakukan pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi di luar batas daya beli masyarakat (konsumen). Penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga di atas harga maksimum tersebut. Contoh penetapan harga maksimum di negara Indonesia antara lain harga obat-obatan di apotek, harga BBM, tiket bus kota, tarif kereta api, atau tarif taksi per kilometer, Harga Patokan Setempat (HPS) untuk semen.
Kurva Penetapan Harga Maksimum
Kurva 2. Penetapan Harga Maksimum.
Keterangan:

• Titik E menunjukkan harga pasar yang terbentuk dalam permintaan dan penawaran pasar, yaitu pada tingkat harga P dan kuantitas Q.
• Setelah pemerintah melakukan campur tangan harga untuk melindungi konsumen melalui ketetapan harga maksimum, maka akan terjadi perubahan dalam keseimbangan pasar ketika tingkat harga menjadi P1, sehingga permintaan bertambah menjadi Q1 dan penawaran berkurang menjadi Q2.
• Akibat kebijakan tersebut, ada sebagian konsumen yang tidak memperoleh barang, yaitu sebesar daerah Q1 sampai Q2  Untuk mengantisipasinya, konsumen kemudian berani membeli harga barang di atas ketetapan pemerintah, sehingga harga kembali bergerak ke titik E.
• Daerah EFG merupakan pasar gelap ( black market).

b. Campur Tangan Pemerintah secara Tidak Langsung

1) Penetapan Pajak Penjualan

Kebijakan penetapan pajak penjualan dilakukan pemerintah dengan cara mengenalkan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya, untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk impor barang. Dengan demikian konsumen akan membeli produk dalam negeri yang harganya lebih murah.
Kurva Penetapan Pajak oleh Pemerintah
Kurva 3. Penetapan Pajak oleh Pemerintah.
Titik E adalah keseimbangan pasar sebelum pajak dengan harga sebesar P dan jumlah sebesar Q. Titik E1 adalah keseimbangan pasar setelah pajak dengan tingkat harga sebesar P1 dan jumlah permintaan pasar sebesar Q1

Dari Kurva 3. terlihat, penetapan pajak (tax) akan mempengaruhi keseimbangan pasar. Semakin tinggi pajak, semakin tinggi harga barang, semakin berkurang jumlah permintaan.

2) Pemberian Subsidi Penjualan

Pemerintah dapat melakukan campur tangan dalam pembentukan harga pasar, yaitu melalui pemberian subsidi penjualan. Subsidi penjualan biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok, atau kepada perusahaan yang baru berkembang untuk menekan biaya produksi agar mampu bersaing terhadap produk-produk impor. Kebijakan tersebut ditempuh pemerintah dalam rangka pengendalian harga untuk melindungi produsen maupun konsumen, sekaligus untuk menekan laju inflasi.
Kurva Pemberian Subsidi oleh Pemerintah
Kurva 4. Pemberian Subsidi oleh Pemerintah.
Kurva 4. menunjukan, titik E merupakan keseimbangan awal dengan harga sebesar P dan jumlah sebesar Q. Untuk mengembangkan produksi dalam negeri, pemerintah memberikan subsidi yang mengakibatkan turunnya harga-harga sehingga penawaran bertambah dari Q menjadi Q1, dan terbentuk keseimbangan baru
di titik E1.

2.3. Permasalahan Pemerintah dalam Perekonomian Makro


Permasalahan ekonomi tidak hanya meliputi masalah-masalah mikro, seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang memerlukan campur tangan pemerintah. Permasalahan ekonomi juga terjadi dalam lingkup ekonomi makro yang juga memerlukan kebijakan pemerintah. Di negara-negara sedang berkembang pada umumnya terdapat tiga masalah besar pembangunan ekonomi. Ketiga masalah tersebut berkaitan dengan kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan pengangguran yang terus meningkat. Permasalahan ekonomi Indonesia dalam membangun negara sebenarnya tidak hanya sebatas hal tersebut. Inflasi yang tidak terkendali, ketergantungan terhadap impor dan utang luar negeri, juga merupakan masalah pemerintah dalam bidang ekonomi.

a. Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi

Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan dari kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah merupakan masalah besar di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan bukanlah hal yang mudah diukur. Akan tetapi, sebagai gambaran, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun, pada periode 1976–1996 telah terjadi penurunan penduduk miskin dari 54,2 juta pada tahun 1976 atau 40,08 persen menjadi 22,5 juta atau 11,34 persen pada tahun 1996. Data tersebut digunakan sebagai indikator yang menunjukkan keberhasilan pembangunan Orde Baru. Akan tetapi, pada tahun 1998 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 49,5 juta yang diduga sebagai dampak krisis ekonomi yang berawal pada pertengahan 1997.

Masalah dalam pembangunan di Indonesia adalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang antara lain dapat diketahui dengan menggunakan Indeks atau Koefisien Gini. Michael P. Todaro, seorang ahli ekonomi pembangunan, membuat suatu kriteria mengenai nilai Indeks Gini. Ia mengelompokkan nilai indeks ke dalam tiga kriteria, yaitu ketimpangan yang rendah, jika nilai Indeks Gini antara 0,20–0,35. Ketimpangan menengah, jika nilai indeks antara 0,35–0,50, dan ketimpangan yang tinggi jika nilai indeks antara 0,50–0,70.

Bank Dunia menetapkan kriteria ketimpangan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk, yaitu 40% penduduk terendah, 40% penduduk menengah dan 20% penduduk tertinggi, sebagai berikut.
  1. Ketimpangan distribusi pendapatan dinyatakan parah, jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menikmati kurang dari 12 persen pendapatan nasional.
  2. Ketimpangan distribusi pendapatan dianggap sedang atau moderat, jika 40 persen penduduk termiskin menikmati antara 12 hingga 17 persen pendapatan nasional.
  3. Ketimpangan distribusi pendapatan dinyatakan rendah, jika 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah menikmati lebih dari 17 persen pendapatan nasional.
Contoh Soal (SPMB 2005) :

Kurva Philips menunjukkan hubungan antara tingkat perubahan harga dan tingkat ....

a. upah
b. produksi
c. kesenjangan kerja
d. pengangguran
e. investasi

Penyelesaian:

Kurva Philips adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat laju inflasi jangka pendek dan pengangguran.

Jawaban: D

b. Inflasi dan Tingkat Pengangguran

Inflasi atau kenaikan tingkat harga secara umum dan terus-menerus bagi sebuah negara sebenarnya merupakan hal yang wajar, selama tidak melebihi batas normal, berlangsung singkat dan masih dapat dikendalikan oleh pemerintah. Inflasi dianggap berbahaya jika telah melewati dua digit (di atas 30 persen) dan memiliki kecenderungan untuk terus meningkat dalam jangka panjang. Inflasi dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan dampak negatif seperti menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat, memburuknya distribusi pendapatan, dan mengganggu stabilitas ekonomi.

Seperti halnya inflasi, pengangguran yang terus meningkat merupakan masalah bagi pembangunan ekonomi karena pengangguran yang terus meningkat biasanya berdampak buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan stabilitas nasional. Sejak krisis ekonomi melanda Indonesia, tingkat inflasi dan angka pengangguran terbuka terus meningkat. Sebagai gambaran, menurut Laporan Bank Dunia, inflasi di tahun 1998 sudah mencapai tahap hyperinflasi sebesar 58,5 persen. Adapun untuk angka pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7 persen per tahun, pada 1997 Indonesia memiliki jumlah pengangguran 4,8 persen dari jumlah angkatan kerja. Pada 1999, persentase ini meningkat hampir 4 kali lipat, yaitu 19,1 persen. hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Ekonomi Indonesia 1997-1999

Indikator Ekonomi
1997
1998
1999
Pertumbuhan PDB (%)
4,7
-13,0
3,2
Pengangguran (%)
4,8
18,4
19,1
Inflasi (%)
6,1
58,5
20,5
Ekspor (Juta US$)
56.297
50.371
51.242
Impor (Juta US$)
46.230
31.942
30.599
Utang Luar Negeri (Juta US$)
136.088
150.886
148.097
Cadangan Devisa (Juta US$)
16.587
22.713
26.445
Sumber: Bank Dunia (Kompas, 2 Oktober 2000)

c. Ketergantungan terhadap Impor dan Utang Luar Negeri

Tingkat ketergantungan yang tinggi dari pemerintah dan sektor swasta terhadap impor dan utang luar negeri merupakan masalah pembangunan. Impor yang tinggi jelas akan mengurangi cadangan devisa negara. Jika cadangan devisa berkurang, stabilitas ekonomi nasional akan lemah. Utang luar negeri juga merupakan satu masalah serius pemerintah. Apabila suatu negara memiliki utang luar negeri, masalah yang muncul adalah menyangkut beban utangnya, yaitu pembayaran bunga utang setiap tahun dan pelunasan pokok utang luar negeri. Total utang luar negeri Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kalaupun berkurang, besarnya pun tidak seberapa. Misalnya, pada 1998 jumlah utang luar negeri Indonesia mencapai US$150.886.000,00.

Indonesia bersama dengan beberapa negara sedang berkembang lainnya tercatat sebagai negara dengan beban utang luar negeri yang besar. Menurut suatu survei, pada puncak krisis ekonomi di tahun 1998 rasio utang luar negeri Indonesia terhadap total PDB mencapai jumlah tertinggi di dunia mengalahkan negara-negara pengutang berat lainnya di kawasan Amerika Latin seperti Meksiko, Brasil, dan Argentina. Perkembangan utang luar negeri Indonesia sampai dengan 2003 dapat dilihat pada Tabel 3. berikut.

Tabel 3. Perkembangan Utang Luar Negeri Indonesia 1997-2003

Tahun

Pemerintah
(1)

Swasta

Sub-total
Swasta
(2+3+4)

Total
(1+2+3+4)

Bank
(2)

Bukan Bank
(3)

Bukan
Lembaga
Keuangan (4)
1997
53.864
14.364
3.415
64.444
82.223
136.087
1998
67.329
10.810
2.067
70.680
83.557
150.886
1999
75.863
10.848
1.035
60.352
72.235
148.098
2000
74.917
7.720
1.150
57.907
66.777
141.694
2001
71.377
6.649
1.064
53.983
61.696
133.073
2002
74.661
4.870
2.772
49.040
56.682
131.343
2003
81.666
4.316
3.221
46.198
53.735
135.401
Keterangan: dalam juta dolar
Sumber: Bank Indonesia (Dikutip dari Sadono, 2004)

2.4. Kebijakan Pemerintah di Bidang Ekonomi Makro


Untuk mengatasi masalah-masalah pemerintah di bidang ekonomi, pemerintah menggunakan kebijakan-kebijakan tertentu. Secara garis besar terdapat tiga kebijakan pemerintah di bidang ekonomi makro. Kebijakan tersebut adalah kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan perdagangan luar negeri.

a. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan berhubungan erat dengan kegiatan pemerintah sebagai pengendali sektor publik. Kebijakan fiskal dalam hal penerimaan pemerintah dianggap sebagai suatu cara untuk mengatur mobilisasi dana domestik, dengan instrumen utamanya perpajakan. Dengan demikian, peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian menjadi semakin penting. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik (pertumbuhan ekonomi meningkat) atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pajak (T) dan pengeluaran negara (G). Kebijakan fiskal pemerintah dapat bersifat ekspansif maupun kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan pada saat perekonomian sedang menghadapi masalah pengangguran yang tinggi. Tindakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan memperbesar pengeluaran pemerintah (misalnya, menambah subsidi kepada rakyat kecil) atau mengurangi tingkat pajak. Adapun kebijakan fiskal kontraktif adalah bentuk kebijakan fiskal yang dilakukan pada saat perekonomian mencapai kesempatan kerja penuh atau menghadapi inflasi. Tindakan yang dilakukan adalah mengurangi pengeluaran pemerintah atau memperbesar tingkat pajak.

b. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga melalui pasar uang. Kebijakan moneter memiliki tujuan yang sama dengan kebijakan ekonomi pemerintah lainnya. Perbedaannya terletak pada instrumen kebijakannya. Jika dalam kebijakan fiskal pemerintah menggunakan pengendalian penerimaan dan pengeluaran pemerintah, dalam kebijakan moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar.

Kebijakan moneter dilakukan dengan mempertahan kan cara, menambah, atau mengurangi jumlah uang beredar untuk memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan kestabilan harga. Berbeda dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter memiliki selisih waktu (time lag) yang relatif lebih singkat dalam hal pelaksanaannya. Hal tersebut terjadi karena Bank Sentral tidak memerlukan izin dari DPR dan kabinet untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi dalam perekonomian. Seperti halnya kebijakan fiskal, kebijakan moneter dapat bersifat ekspansif maupun kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif dilakukan pemerintah jika ingin menambah jumlah uang beredar di masyarakat atau dengan tujuan akhir mempercepat roda perekonomian yang lebih dikenal sebagai kebijakan uang longgar (easy money policy). Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat, kebijakan moneter yang ditempuh adalah kebijakan moneter kontraktif atau yang lebih dikenal dengan nama kebijakan uang ketat (tight money policy) dengan tujuan akhir menurunkan tingkat inflasi.

c. Kebijakan Perdagangan Luar Negeri

Kebijakan perdagangan luar negeri merupakan salah satu bagian dari kebijakan ekonomi makro. Kebijakan perdagangan luar negeri adalah tindakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mempengaruhi struktur atau komposisi dan arah transaksi perdagangan dan pembayaran internasional. Kebijakan luar negeri tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi terhadap komponen-komponen lain dari kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Tujuan kebijakan perdagangan luar negeri adalah sebagai berikut:
  1. meningkatkan ekspor untuk meningkatkan penerimaan devisa;
  2. melindungi industri nasional dari persaingan barang-barang impor;
  3. melindungi kepentingan nasional dari pengaruh buruk atau negatif yang berasal dari luar negeri. misalnya, dampak inflasi di luar negeri terhadap inflasi di dalam negeri melalui impor, atau efek resesi ekonomi dunia terhadap pertumbuhan ekonomi di dalam negeri melalui pengaruh negatifnya terhadap pertumbuhan ekspor Indonesia;
  4. menjaga keseimbangan neraca pembayaran, sekaligus menjamin persediaan valas yang cukup terutama untuk kebutuhan impor dan pembayaran cicilan serta bunga utang luar negeri;
  5. menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil;
  6. meningkatkan kesempatan kerja.
Kebijakan perdagangan luar negeri terbagi menjadi dua macam, yaitu kebijakan pengembangan ekspor dan kebijakan impor.

1) Kebijakan Pengembangan atau Promosi Ekspor

Tujuan kebijakan pengembangan ekspor adalah untuk mendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekspor. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan berbagai macam kebijakan antara lain menyangkut perpajakan dalam berbagai bentuk, misalnya, pembebasan dan keringanan pajak ekspor, dan penyediaan fasilitas khusus kredit perbankan bagi eksportir.

2) Kebijakan Impor

Instrumen kebijakan perdagangan internasional selain promosi ekspor, yaitu kebijakan impor. Tujuan kebijakan impor adalah untuk melindungi industri di dalam negeri dari persaingan barang-barang impor. Kebijakan impor terdiri atas kebijakan proteksi dan kebijakan substitusi impor.

a) Kebijakan Proteksi

Kebijakan proteksi dapat diterapkan dengan berbagai macam instrumen, baik yang berbentuk tarif maupun non tarif. Proteksi-proteksi yang dilakukan dengan tidak menggunakan tarif disebut Non-Tariff Barriers (NTB). Contoh yang termasuk ke dalam hambatan bukan tarif antara lain kuota, subsidi, diskriminasi harga, larangan impor, premi, dan dumping.

b) Kebijakan Substitusi Impor

Tujuan kebijakan susbtitusi impor adalah penghematan devisa. Barang-barang yang semula diimpor, diproduksi sendiri di dalam negeri, baik menurut jenisnya maupun menurut fungsi kegunaannya.

Selain tujuan, setiap kebijakan ekonomi memiliki sasaran atau target tertentu. Target setiap kebijakan ekonomi (baik kebijakan fiskal, moneter maupun perdagangan luar negeri) adalah: adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi; kesempatan kerja yang penuh; stabilitas harga dan nilai tukar; dan keseimbangan neraca pembayaran. (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2000)

Rangkuman :

a. Teori ekonomi dibagi menjadi dua bagian, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro.
b. Teori ekonomi mikro adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku unit-unit ekonomi secara individual.
c. Teori ekonomi makro adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari unit-unit ekonomi secara agregat (keseluruhan).
d. Beberapa aspek yang membedakan ekonomi makro dan ekonomi mikro
  1. Aspek harga
  2. Unit analisis
  3. Tujuan analisis
e. Untuk mengatasi dampak kegagalan pasar seperti kekakuan harga, adanya monopoli, dan eksternalitas, campur tangan pemerintah sangat diperlukan. Tindakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan kebijakan campur tangan pasar. Kebijakan tersebut antara lain melalui kebijakan penetapan harga maksimum dan minimum, pemberian subsidi kepada perusahaan, kebijakan pajak, dan pemberian subsidi untuk fasilitas publik.
f. Terdapat tiga masalah besar pemerintah di bidang ekonomi yang umumnya terdapat di negara sedang berkembang. Masalah tersebut berkaitan dengan kemiskinan, kesenjangan ekonomi dan pengangguran yang terus meningkat.
g. Permasalahan ekonomi makro yang biasa dihadapi oleh negara sedang berkembang antara lain kemiskinan, kesenjangan ekonomi, inflasi yang tidak terkendali, tingkat pengangguran dan ketergantungan terhadap utang luar negeri.
h. Untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi makro, secara garis besar terdapat tiga kebijakan pemerintah yang dilakukan. Kebijakan tersebut adalah kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan perdagangan luar negeri.

Referensi :

Arifin, I. 2009. Membuka Cakrawala Ekonomi 1 : Untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas/Mandrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial. Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. p. 170.

No comments:

Post a Comment

Berkomentarlah secara bijak. Komentar yang tidak sesuai materi akan dianggap sebagai SPAM dan akan dihapus.
Aturan Berkomentar :
1. Gunakan nama anda (jangan anonymous), jika ingin berinteraksi dengan pengelola blog ini.
2. Jangan meninggalkan link yang tidak ada kaitannya dengan materi artikel.
Terima kasih.

Search