Friday, June 6, 2014

Permintaan dan Penawaran Uang, Peran Perbankan, Bank Umum, Bank Sentral, Kebijakan Moneter, Ekonomi

Perpustakaan Cyber (24/5/2013) - Anda tentu pernah mempergunakan uang dalam transaksi sehari-hari. Apakah yang dimaksud dengan uang? Bagaimanakah uang berperan sebagai alat tukar dan terus mengalami perkembangan sampai mendapatkan bentuknya seperti sekarang ini? Uang merupakan unsur yang penting dalam kegiatan ekonomi dan tidak terpisahkan dalam suatu sistem perekonomian modern. Modernisasi dalam kegiatan ekonomi hanya dapat dilakukan dengan efisien apabila uang digunakan secara meluas sebagai alat perantara dalam tukar menukar atau transaksi lainnya. Menurut Adam Smith, penggunaan uang memungkinkan setiap orang untuk mengadakan ‘spesialisasi’ (bekerja sesuai dengan keahliannya) yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas masyarakat dalam perekonomian.

Pada Bab ini, Anda akan mempelajari materi konsep permintaan dan penawaran uang, membedakan peran dan tujuan bank sentral dan bank umum. Di akhir bab akan dipelajari kebijakan pemerintah di bidang moneter. Selamat belajar.

A. Permintaan Uang dan Penawaran Uang


1.1. Pengertian, Kriteria, dan Fungsi Uang


Pada awal perkembangannya orang belum mengenal uang sebagai alat transaksi (pembayaran), mereka lebih senang bertransaksi dengan sistem barter. Barter dilakukan dengan menukar kan satu jenis barang dengan barang lain yang sesuai dengan kebutuhan. Namun, semakin kompleksnya kebutuhan manusia mengakibatkan barter tidak lagi digunakan, hal ini dilakukan karena dari sisi kepraktisan barter sulit untuk diterapkan. Akhirnya, orang mulai memikirkan alat pembayaran yang lebih mudah dan praktis. Dari pemikiran seperti itu lahirlah konsep uang yang digunakan sebagai alat transaksi. Uang yang kali pertama digunakan berbentuk uang emas atau perak, tetapi karena semakin langka maka uang emas diganti menjadi uang terbuat dari logam atau kertas.

1.1.1. Pengertian Uang

Terdapat beberapa pengertian yang beragam tentang uang. Cukup sulit untuk mendefinisikan uang secara lengkap dan memuaskan. Sebab definisi praktisnya selalu berubah sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dalam perekonomian. Namun, para ahli ekonomi umumnya sepakat bahwa definisi paling universal tentang uang adalah sesuatu (benda) yang diterima secara umum dalam proses pertukaran barang dan jasa. Para ahli ekonomi mendefinisikan uang dengan cukup lengkap sebagai suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang digunakan sebagai alat pembayaran sah yang berlaku secara umum di wilayah tertentu dan keberadaannya diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa uang bisa saja berbentuk segala sesuatu (benda), tetapi tidak semua benda merupakan uang. Dengan demikian, dalam perekonomian modern, definisi uang tidak hanya mengandung pengertian ekonomi (dalam arti uang merupakan barang langka yang berharga), tetapi mengandung pengertian hukum dan politis.

1.1.2. Syarat atau Kriteria Uang

1) Diterima oleh Umum ( Acceptability)

Artinya uang diterima secara umum penggunaannya. Misalnya sebagai alat pembayaran, alat menyimpan kekayaan, dan alat pertukaran.

2) Memiliki Nilai yang Stabil (Stability of Value)

Uang harus memiliki nilai yang stabil, artinya nilai uang tidak turun naik (fluktuasi) secara tajam.

3) Mencukupi Kebutuhan Dunia Usaha atau Perekonomian (Elasticity of Supply)

Uang harus tersedia dalam jumlah yang cukup di masyarakat. Ketidakmampuan negara dalam menyediakan uang untuk mengimbangi kegiatan usaha akan mengakibatkan macetnya perekonomian.

4) Mudah Dibawa dan Disimpan ( Portability)

Uang harus mudah dibawa ke mana saja, bahkan untuk transaksi dalam jumlah besar sekalipun.

5) Tahan Lama (Durability)

Uang selalu berpindah tangan, maka harus dibuat dari bahan yang tahan lama dan tidak mudah rusak.

6) Mudah Dibagi atau Dipecah (Divisiability)

Untuk mempermudah transaksi baik dalam jumlah besar atau kecil, uang harus tersedia dalam berbagai bentuk nilai nominal.

1.1.3. Fungsi Uang

Fungsi uang lebih jelas dan mudah digambarkan melalui perbandingan sistem ekonomi barter dan sistem ekonomi yang sudah menggunakan uang. Kebutuhan akan fungsi-fungsi tertentu hanya dapat dipenuhi oleh uang. Fungsi uang dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan.

1) Fungsi Asli (Primer)

a) Sebagai Alat Tukar (Medium of Exchange)

Uang merupakan alat untuk mempermudah pertukaran barang dan jasa. Dengan uang semua orang dapat membeli beragam barang dan jasa.

b) Sebagai Satuan Hitung (Unit of Account)

Uang dapat ditukarkan sebagai alat ukur dengan menentukan harganya. Setiap barang dan jasa memiliki harga-harga tersendiri, dan harga-harga tersebut dinilai dalam satuan uang.

2) Fungsi Turunan (Sekunder)

a) Sebagai Alat Pembayaran (Mean of Payment)

Uang tidak hanya berfungsi sebagai alat jual beli atau tukar menukar, tetapi dapat digunakan untuk pembayaran tanpa imbalan atau kontraprestasi, seperti membayar pajak, melunasi utang, dan memba yar denda.

b) Sebagai Alat Penyimpan Kekayaan (Store of Value)

Dengan menyimpan uang berarti seseorang menyimpan kekayaannya dalam bentuk kas untuk mempermudah
pertukaran dan transaksi lainnya.

c) Sebagai Alat Pemindah Kekayaan

Uang sebagai media untuk mengganti bentuk kekayaan. Misalnya apabila seseorang ingin memiliki mobil dan ia memiliki tanah, maka tanah tersebut ia jual untuk kemudian uangnya dibelikan mobil.

1.1.4. Jenis-Jenis Uang

1) Berdasarkan Bahannya

Uang terbagi atas uang kertas dan uang logam.

2) Berdasarkan Lembaga yang Mengeluarkannya

a) Uang kartal, yaitu uang yang dicetak atau dibuat dan diedarkan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia). Contoh uang Rp50.000,00.
b) Uang giral, yaitu uang yang dibuat dan diedarkan oleh bank umum atau bank komersial dalam bentuk cek, bilyet giro atau perintah membayar.

3) Berdasarkan Nilainya

a) Uang bernilai penuh (full bodied money), adalah uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Nilai intrinsik ialah nilai uang yang ditentukan oleh nilai bahan pembuatannya. Misalnya, uang emas, nilai intrinsiknya adalah harga emas yang terkandung dalam uang tersebut yang dijamin sepenuhnya oleh emas. Adapun nilai nominal adalah nilai yang tercantum pada setiap mata uang, baik uang logam maupun uang kertas.
b) Uang tidak bernilai penuh (representative full bodied money) dikenal dengan nama uang bertanda (token money) adalah uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Misalnya, nilai kertas yang digunakan untuk membuat uang Rp10.000,00 nilai bahannya kurang dari Rp10.000,00.

4) Berdasarkan Kawasan atau Daerah Berlakunya

a) Uang domestik, adalah uang yang hanya berlaku di negara tertentu saja. Misalnya, Rupiah di Indonesia dan Peso di Filipina.
b) Uang internasional, ialah uang yang berlaku tidak hanya dalam suatu negara, tetapi berlaku juga di seluruh dunia untuk transaksi perdagangan internasional. Misalnya, Dollar AS, Deutsch Mark Jerman, dan Yen Jepang.


Permintaan uang dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai jumlah uang yang ingin dipegang oleh masyarakat dan perusahaan secara keseluruhan. Dengan kata lain, permintaan uang adalah total permintaan uang dari seluruh rumah tangga dan perusahaan dalam sebuah perekonomian. Menurut pandangan ekonomi klasik, fungsi uang hanyalah sebagai alat tukar. Karenanya jumlah uang yang diminta berbanding proporsional dengan tingkat pendapatan. Jika tingkat pendapatan meningkat, permintaan uang meningkat, begitu juga sebaliknya. Jumlah uang yang dipegang oleh masyarakat bukanlah semata-mata nilai nominalnya, tetapi juga daya belinya, yaitu nilai nominal dibandingkan dengan tingkat harga (real money balances). Karena uang hanya berfungsi sebagai alat tukar, maka uang bersifat netral (money neutrality), dalam arti uang hanya memengaruhi tingkat harga. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Irving Fisher, yang dikenal dengan teori kuantitas uang klasik (classical quality of money). Persamaan teori kuantititas uang klasik dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut.

M × V = P × T

atau,

MV = PT

Keterangan :

M = jumlah uang beredar
V = velositas (kecepatan peredaran uang)
P = tingkat harga
T = nilai transaksi yang diukur berdasarkan pendapatan nasional

Misalnya dalam sebuah perekonomian yang hanya memproduksi mobil, dalam setahun dihasilkan 1000 unit mobil. Harga per unit mobil adalah Rp 90 juta, sedangkan velositas uang adalah 10 kali setahun. Berapa jumlah uang yang dibutuhkan.

Pembahasan :

MV = PT
M × 10 = 1.000 × 90 juta
M = (1.000 × 90 juta) / 10 = Rp 90.000 juta atau Rp 90 miliar

Dalam perkembangannya, uang ternyata tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar atau untuk menyimpan kekayaan saja, namun juga berfungsi sebagai komoditas yang diperdagangkan (Tradable Goods). Seorang ekonom Inggris, John Maynard Keynes (1883–1946), dengan jelas mengatakan bahwa permintaan terhadap uang (demand for money) atau yang disebut sebagai preferensi likuiditas, tergantung pada tiga motif. Motif-motif tersebut adalah sebagai berikut.

1.2.1. Motif Transaksi

Salah satu motif masyarakat untuk memegang uang adalah agar dapat melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut berlangsung terus-menerus, sedangkan penerimaan pendapatan terjadi secara berkala, misalnya sebulan sekali. Adanya perbedaan waktu antara penerimaan dan pengeluaran merupakan dasar pertimbangan masyarakat untuk meminta atau memiliki uang setiap saat. Motif transaksi yaitu motif untuk melakukan kegiatan transaksi perdagangan seperti tukar menukar barang atau membeli barang kebutuhan pokok. Besarnya permintaan uang dengan motif transaksi sangat tergantung pada tingkat pendapatan seseorang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan uang untuk motif transaksi merupakan suatu proporsi konstan dari tingkat pendapatan. 

Mt = kY

Keterangan :

Mt = kebutuhan transaksi,
k = suatu proporsi konstan, 0 < k < 1,
Y = tingkat pendapatan nasional

1.2.2. Motif Berjaga-jaga

Motif berjaga-jaga yaitu motif menyimpan uang untuk kegiatan berjaga-jaga atau membiayai hal-hal yang tak terduga. Misalnya, biaya berobat atau biaya sekolah anak yang diperlukan mendadak untuk studi tour. Motif tersebut muncul karena terdapat ketidakpastian masa depan. Ketidakpastian tersebut dapat diartikan sebagai keadaan darurat atau munculnya kesempatan-kesempatan baik yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Seseorang merasa perlu memegang sejumlah uang dalam menghadapi ketidakpastian tersebut. 

Kebutuhan uang untuk berjaga cenderung meningkat dengan meningkatnya pendapatan. Dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, seseorang akan menghadapi kemungkinan timbulnya kesempatan-kesempatan baik yang lebih besar, walaupun dengan risiko yang lebih besar pula. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang berpendapatan tinggi, kebutuhan memegang uang untuk memenuhi motif berjaga-jaga juga lebih besar.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa baik permintaan untuk motif transaksi maupun untuk berjaga-jaga merupakan fungsi positif dari pendapatan, yaitu bahwa jumlahnya tergantung kepada tingkat pendapatan masyarakat, yang secara singkat masing-masing dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut. 

M1 = Mt + Mp = f (Y)

Keterangan :

M1 = permintaan uang yang dilandasi motif transaksi dan berjaga-jaga.
Mt = permintaan uang dengan motif transaksi
Mp = permintaan uang dengan motif berjaga-jaga
F (Y) = fungsi pendapatan

Persamaan tersebut dapat digambarkan dalam Kurva 1.
Kurva Permintaan Uang dengan Motif Transaksi dan Berjaga-jaga
Kurva 1. Permintaan Uang dengan Motif Transaksi dan Berjaga-jaga.
1.2.3. Motif Spekulasi

Motif spekulasi yaitu motif menyimpan uang dalam bentuk surat-surat berharga, misalnya, saham dan obligasi. Berbeda dengan dua motif sebelumnya, yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, motif spekulasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang berlaku. Tingkat suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan motif spekulasi. Pada tingkat suku bunga tinggi, masyarakat akan merasa rugi memegang uang karena tidak akan menghasilkan pendapatan dan mereka lebih memilih surat-surat berharga (seperti obligasi) karena akan memperoleh pendapatan bunga yang menarik.

Motif spekulasi diformulasikan dalam rumus M2 = f(i), seperti terlihat dalam Kurva 2.
Kurva Permintaan Uang dengan Motif Spekulasi
Kurva 2. Permintaan Uang dengan Motif Spekulasi.
Secara keseluruhan, jumlah permintaan terhadap uang berdasarkan motif-motif yang telah diterangkan dapat dirumuskan sebagai berikut.

L = M1 + M2 = f (Y) + f (i)

Fungsi permintaan terhadap uang (L) merupakan fungsi positif terhadap tingkat pendapatan dan fungsi negatif terhadap tingkat suku bunga di pasar.

1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Uang


Beberapa faktor yang akan memengaruhi permintaan uang oleh masyarakat, antara lain sebagai berikut.

a. Suku Bunga

Kenaikan suku bunga mengakibatkan setiap individu dalam sebuah perekonomian mengurangi permintaannya akan uang, dan permintaan uang pun menurun pada saat suku bunga meningkat, dengan asumsi faktor lain dianggap tidak berubah ( ceteris paribus).

b. Tingkat Harga

Tingkat harga dari sebuah perekonomian adalah keseluruhan harga barang dan jasa yang dinyatakan dalam satuan uang tunai. Jika harga meningkat, setiap rumah tangga dan perusahaan harus mengeluarkan lebih banyak uang daripada sebelumnya.

c. Pendapatan Nasional Riil

Pada saat pendapatan nasional meningkat, jumlah barang dan jasa yang terserap atau terjual dalam perekonomian akan meningkat. Kenaikan nilai transaksi riil akan memperbesar permintaan uang (dengan asumsi tingkat harga tetap).


Penawaran uang didefinisikan sebagai jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian untuk membiayai transaksi-transaksi yang dilakukan dalam masyarakat. Konsep penawaran uang (money supply) atau yang lebih dikenal sebagai uang beredar memiliki arti yang kompleks dan dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu M0, M1, M2, dan M3.

1) Uang Inti atau M0

Uang yang berupa uang cetakan dalam bentuk kertas maupun logam (koin) hasil cetakan Perum Peruri dan peredarannya diatur oleh Bank Indonesia.

2) Penawaran Uang M1

Dalam arti sempit meliputi uang kartal (uang kertas dan logam) ditambah uang giral yang dikeluarkan oleh bank umum dalam bentuk cek atau bilyet giro.

3) Penawaran Uang M2

Penawaran uang dalam arti yang lebih luas, meliputi M1 ditambah dengan tabungan dan deposito berjangka di bank umum. Tabungan dan deposito berjangka dinamakan juga sebagai uang kuasi (quasi money).

4) Penawaran Uang M3

Penawaran uang dalam arti yang lebih luas lagi, yaitu meliputi M2 dan ditambah lagi dengan deposito dan tabungan berjangka pada lembaga keuangan lainnya.

Secara teknis, yang dihitung sebagai uang beredar adalah uang yang benar-benar berada di tangan masyarakat. Uang yang berada pada bank (baik bank umum maupun Bank Sentral) atau yang berada pada pemerintah tidak dihitung sebagai uang beredar.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah di jelaskan di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut.

Tabel 1. Unsur-Unsur Uang Beredar di Indonesia

No
Unsur Uang
Jenis Uang
1
Uang primer (uang inti):
Uang dasar (base money),  
M0 = uang kartal + cadangan bank

a. Uang kartal

b. Cadangan bank
2
Uang sekunder:
Uang beredar dalam arti sempit (narrow
money), M1 = uang dasar + uang giral

Uang Giral ( demand deposit)
3
Uang Kuasi:
Uang beredar dalam arti luas (broad
money), M2 = narrow money + uang kuasi

a. Deposito berjangka (time
deposit)

b. Tabungan (saving deposit)
4.
Uang kuasi lembaga keuangan
bukan bank
Uang beredar dalam arti sangat luas,
M3 = broad money + Uang kuasi lembaga
keuangan bukan bank

a. Deposito berjangka (time
deposit)

b. Tabungan (saving deposit)

Semua negara tidak dapat mengumpulkan data penawaran uang dengan lengkap, sehingga meliputi bentuk penawaran uang dari M0, M1, M2 sampai dengan M3. Di negara-negara di mana lembaga keuangan dan sektor moneter masih belum berkembang, seperti Indonesia, data penawaran uang pada umumnya hanya meliputi M0, M1 dan M2.

1.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penawaran Uang


Beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran atau jumlah uang beredar adalah sebagai berikut.

a. Pertumbuhan Pendapatan Nasional

Apabila pendapatan nasional dianggap memberikan gambaran terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, meningkatnya Pendapatan Domestik Bruto (PDB) umumnya disertai dengan meningkatnya jumlah uang beredar.

b. Kenaikan Harga-Harga

Ditinjau dari sudut pandang ilmu ekonomi, salah satu penyebab kenaikan harga-harga (inflasi) adalah tingginya pertambahan jumlah uang beredar di masyarakat. Jika harga-harga turun, jumlah uang beredar juga biasanya berkurang.

c. Struktur Ekonomi Masyarakat

Struktur ekonomi masyarakat akan mempengaruhi penawaran uang (jumlah uang beredar). Jumlah uang beredar pada masyarakat agraris yang didominasi para petani akan berbeda dengan jumlah uang beredar pada masyarakat industri yang didominasi oleh para pedagang atau pengusaha. Hal tersebut akan berpengaruh kepada kecepatan peredaran uang. Pada masyarakat industri kecepatan peredaran uang maupun jumlah uang beredar akan melebihi masyarakat agraris.

d. Tingkat Suku Bunga

Tingginya tingkat suku bunga yang ditetapkan Bank Sentral terhadap bank umum, mengakibatkan kemampuan bank untuk memberikan kredit kepada masyarakat atau dunia usaha lebih kecil, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat berkurang. Sebaliknya, tingkat bunga pinjaman rendah, kemampuan bank dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat atau dunia usaha akan lebih besar, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat bertambah. Sebaiknya, jika tingkat bunga pinjaman rendah, kemampuan bank dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dunia usaha akan lebih besar, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat bertambah.

B. Peran Bank Umum dan Bank Sentral


2.1. Pengertian dan Fungsi Bank


Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan, ada dua kegiatan pokok dari bank, yaitu pertama, kegiatan pengumpulan dana atas dasar kepercayaan dari masyarakat. Kegiatan kedua adalah penyaluran dana kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Selanjutnya, berdasarkan kegiatan usahanya, bank dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pada dasarnya, fungsi sebuah bank adalah sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediation). Dana yang ada di masyarakat (unit surplus) dihimpun untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat (individu dan perusahaan) yang membutuhkan (unit defisit).

Fungsi intermediasi bank sebagai lembaga keuangan terlihat dalam Bagan 1.
Bagan Fungsi Intermediasi Bank
Bagan 1. Fungsi Intermediasi Bank.
Dari Bagan 1. terlihat bagaimana bank sebagai lembaga keuangan berfungsi menghubungkan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (unit surplus) dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana (unit defisit).

2.1.1. Bank Sentral

1) Sejarah Bank Sentral

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, yang dimaksudkan dengan Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur, dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai Lender of the last resort.

Bank Sentral merupakan pemegang otoritas (kewenangan) dalam pelaksanaan kebijakan moneter suatu negara. Bagi sebuah negara, seperti halnya Indonesia, Bank Sentral adalah simbol kedaulatan moneter dan ekonomi, sehingga keber adaannya mutlak diperlukan. Dalam perkembangannya, sejak Indonesia merdeka, kelahiran Bank Indonesia sendiri sebagai Bank Sentral baru ditetapkan pada 1953. Menurut Undang-Undang No. 2 Prp. Tahun 1946 Bank Negara Indonesia (BNI) pada saat itu ditetapkan secara formal sebagai Bank Sentral. BNI 46 berfungsi sebagai Bank Sentral Indonesia sejak periode 1946-1949.

Berdasarkan keputusan Konfererensi Meja Bundar (KMB), pemerintah Hindia Belanda kemudian menetapkan De Javasche Bank sebagai Bank Sentral. Pada saat itu De Javasche Bank masih berfungsi sebagai bank sirkulasi, yaitu bank yang bertugas mengedarkan uang kartal dan memberikan kredit kepada pemerintah. Dengan demikian, antara tahun 1949-1953 Indonesia memiliki dua Bank Sentral, yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) 1946 dan De Javasche Bank. Akan tetapi, kedua-duanya belum menjalankan tugasnya sebagai Bank Sentral. Pada 19 Juni 1951, dilakukan nasionalisasi terhadap De Javasche Bank dan pada saat itu pula namanya diganti menjadi Bank Indonesia. Secara resmi, Bank Indonesia ditetapkan sebagai Bank Sentral pada 1 Juli 1953.

Contoh Soal (SPMB 2003) :

Dalam usaha untuk turut mengurangi jumlah uang beredar, pemerintah mengurangi pengeluaran. Usaha tersebut termasuk ....

a. politik pasar terbuka
b. politik pasar tertutup
c. money loundring
d. kebijakan fiskal
e. kebijakan moneter

Penyelesaian:

Dalam usaha mengurangi jumlah uang beredar pemerintah mengurangi pengeluaran usaha tersebut termasuk kebijakan fiskal karena kebijakan fiskal sendiri adalah kebijakan yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara.

Jawaban : D

2) Peran, Fungsi, dan Tujuan Bank Sentral (Bank Indonesia)

Fungsi utama Bank Sentral secara umum adalah mengawasi penambahan (ekspansi) dan pengurangan (kontraksi) jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang meliputi uang kartal dan uang giral. Peran dan fungsi Bank Sentral secara lebih spesifik adalah sebagai berikut.

a) Agen Fiskal Pemerintah (Fiscal Agent of Government)

Bank Sentral berfungsi sebagai penasihat dan memberi bantuan untuk mengelola berbagai masalah transaksi keuangan pemerintah. Misalnya, memberi pinjaman kepada pemerintah dan menyimpan aset-aset keuangan milik pemerintah.

b) Sebagai Bank bagi Bank (The Banker’s Bank)

Bank Sentral memiliki peranan khusus dalam sistem moneter sebagai sumber peminjaman bagi bank-bank dan sumber terakhir bagi bank-bank tersebut mendapatkan pinjaman ketika bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas (lender of the last resort).

c) Menentukan Kebijakan Moneter (Monetary Policy Maker)

Untuk menjalankan fungsinya, Bank Sentral umumnya diberi monopoli untuk mengeluarkan uang dan wewenang istimewa untuk mengatur dan mengendalikan jumlah uang beredar serta tingkat suku bunga.

d) Melakukan Pengawasan, Evaluasi, dan Pembinaan Perbankan

Bank Sentral berperan dalam mengawasi, mengevaluasi, dan membina kegiatan perbankan sebagai lembaga perantara keuangan. Berkenaan dengan fungsinya tersebut, Bank Sentral diberi kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank, antara lain penilaian terhadap rasio kecukupan modal (Capital Asset Ratio/ CAR), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan jaminan pemberian kredit.

e) Penanganan Transaksi Giro

Dengan fungsinya, Bank Sentral mengefisienkan kegiatan-kegiatan transaksi yang menggunakan alat pembayaran giro dalam jumlah besar, antar bank, antar wilayah, bahkan antar negara.

f) Melakukan Riset-Riset Ekonomi (Economic Research)

Riset-riset ekonomi yang dilakukan Bank Sentral terutama adalah yang berkaitan dengan masalah dan perkembangan sektor moneter. Hal ini berkaitan dengan tujuan Bank Sentral, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral melakukan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Status Bank Indonesia sebagai Bank Sentral diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004. Dengan demikian, dalam perkembangannya sejak mulai ditetapkannya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, pada 1 Juli 1953 telah berlaku empat undang-undang yang mengatur tentang Bank Indonesia, yaitu: Undang-Undang No. 11 Tahun 1953, Undang-Undang No. 13 Tahun 1968, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, dan Undang-Undang No 3 Tahun 2004.

Tabel 2. Perkembangan Status dan Fungsi Pokok Bank Indonesia


UU. No. 11/1953
UU. No. 13/1968
UU. No. 3/2004
Kepemimpinan
• Dewan moneter
• Dewan direksi
• Dewan penasihat
Dewan direksi
Dewan gubernur
Status dan tugas-tugas utama
• Bank Sentral
• Mengatur peredaran uang
• Pemegang kas negara
• Bank Sentral
• Mengatur peredaran uang
• Pemegang kas negara mengelola devisa negara
• Bank Sentral
• Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
• Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
• Mengatur dan mengawasi bank
Hubungan keuangan dengan pemerintah
Dapat memberikan uang muka (kredit) kepada pemerintah maksimum 30% dari penghasilan selama satu tahun anggaran
Dapat memberikan uang muka (kredit) sesuai dengan kebutuhan pemerintah dengan bunga 3% per tahun
• Dilarang memberikan kredit kepada pemerintah
• Bank Indonesia membagi sisa surplus usahanya kepada pemerintah setelah dipotong dengan persentase
Sumber: Rahardja dan Manurung, 2004

2.1.2. Bank Umum

1) Sejarah Bank Umum

Bank umum disebut juga bank komersial. Bank umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam perkembangannya, sejak kemerdekaan, usaha-usaha nasionalisasi, yaitu pengambilalihan kegiatan ekonomi, perdagangan dan perbankan ke tangan bangsa Indonesia mulai dilakukan. Kegiatan-kegiatan bank milik Belanda yang besar berakhir tahun 1950-an. Dalam bidang perbankan terlihat dari nasionalisasi De Javasche Bank pada 1953, menyusul kemudian pembentukan BRI (Bank Rakyat Indonesia) yang sebelumnya merupakan hasil pengambilalihan dari Algemene Volcredit Bank, sebuah bank perkreditan milik Belanda. Bank-bank lain seperti Bank Dagang Negara (BDN), Bank Bumi Daya (BBD), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), dan Bank Tabungan Negara (BTN) merupakan hasil nasionalisasi dari bank-bank milik Belanda. Satu-satunya bank milik pemerintah yang bukan merupakan hasil pengambilalihan (nasionalisasi) adalah Bank Negara Indonesia (BNI) yang didirikan di Jakarta pada 1946, oleh Margono Djojohadikusumo, ayah dari Begawan Ekonomi Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo.

2) Peran dan Fungsi Bank Umum

Fungsi mendasar dari bank umum sejalan dengan pengertian bank, yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat atau sektor riil (dunia usaha) yang memerlukan. Peran dan fungsi bank umum yang meliputi bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bank asing atau campuran secara spesifik antara lain sebagai berikut.

a) Penciptaan Uang

Bank umum memiliki fungsi penciptaan uang dalam hal ini uang giral, yaitu alat pembayaran melalui mekanisme pemindahbukuan. Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsi bank umum menjadi semakin penting dalam pelaksanaan kebijakan moneter.

b) Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran

Fungsi lain bank umum adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal tersebut dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Contohnya, transfer uang, penerimaan setoran, dan kliring.

c) Penghimpunan Dana Simpanan

Dana yang paling banyak disimpan oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia, dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan.

d) Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional

Bank umum memiliki fungsi yang sangat dibutuhkan untuk memudahkan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang atau jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan dalam transaksi antarnegara akibat berbagai kendala seperti perbedaan letak geografis, budaya, dan sistem moneter akan dapat diatasi melalui kehadiran bank umum, sehingga transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.

e) Penyimpanan Surat Berharga

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.

f) Pemberian Jasa-Jasa Lainnya

Di Indonesia, pemberian jasa oleh bank umum antara lain penyediaan fasilitas pembayaran telepon, transfer uang lewat ATM (Anjungan Tunai Mandiri/Automatic Teller Machine) dan pembayaran gaji karyawan.

2.1.3. Bank Syariah

1) Sejarah Bank Syariah

Titik awal perkembangan syariah di dunia sebenarnya telah dimulai pada abad ketujuh, ketika Arab Saudi menerapkan larangan terhadap bunga dalam sistem ekonominya. Akan tetapi, sejarah perbankan Islam modern baru diawali dengan pendirian Mit Ghamir Bank di Mesir oleh Dr. Ahmad El Najar pada 1963. Bank ini merupakan bank pedesaan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan cukup berhasil. Walaupun kemudian dengan alasan politis bank ini ditutup oleh Pemerintah Mesir pada 1967. Perkembangan bank syariah juga terjadi di negara-negara muslim lainnya, seperti Pakistan, Mesir, Sudan, Iran, Malaysia dan Indonesia bahkan negara-negara barat. Dewasa ini, terdapat tiga negara di dunia yang telah sepenuhnya menerapkan sistem ekonomi Islam, termasuk perbankan syariah, yaitu Iran, Pakistan, dan Sudan.

Pada saat lahirnya bank syariah pertama (Bank Muamalat Indonesia) pada 1991, keberadaan bank syariah belum mendapat perhatian yang optimal dalam sistem perbankan nasional. Baru setelah lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 merupakan penyempurnaan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, keberadaan bank syariah mulai diperhitungkan. Undang-undang tersebut memberikan ketegasan dan peluang yang besar bagi perkembangan bank syariah di Indonesia untuk tumbuh dan berkembang. Bank umum berdasarkan undang-undang diberi kesempatan untuk menjalankan dual banking system, yaitu penerapan sistem konvensional dan syariah sekaligus.

2) Peran dan Fungsi Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.
Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut.

  1. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (mudharabah), dan giro (wadiah), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.
  2. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah. Seperti al-murabahah (pembiayaan jual beli barang), al-mudharabah (pembiayaan bagi hasil), al-musyarakah (pembiayaan penyertaan modal), dan al-ijarah.
  3. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan seperti garansi, transfer kawat, dan L/C (Letter of Credit).
  4. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan (qardul hasan), zakat, dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.
Bank syariah memiliki potensi untuk dikembangkan di wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan basis keislaman yang kuat. Meskipun demikian, pengembangan bank syariah harus dicermati agar tidak mematikan peranan BPR dan BPRS. Pada saat ini hampir semua bank umum telah menerapkan konsep dual banking system. Hal ini terlihat dari berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, BRI Syariah, dan BPR- BPR yang beroperasi secara syariah.

Tabel 3. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, 1992–2002

Jenis Bank Umum
1992
1999
2000
2001
2002
Bank umum syariah
1
2
2
2
2
Unit usaha syariah
0
1
3
3
6
Jumlah kantor bank
1
40
62
96
127
BPR syariah
9
78
78
81
83
Sumber: Laporan Bank Indonesia

2.1.4. Bank Perkreditan Rakyat ( BPR) dan Fungsinya

1) Sejarah Bank Perkreditan Rakyat ( BPR)

Bank Perkreditan Rakyat ( BPR) merupakan lembaga keuangan mikro, dalam perkembangan tidak terlepas dari perkembangan sosial ekonomi rakyat Indonesia sejak zaman Belanda. BPR sebenarnya memiliki usia yang lebih tua dari Negara Indonesia sendiri. Akan tetapi, istilah Bank Perkreditan Rakyat ( BPR) baru pertama kali diperkenalkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada akhir tahun 1977, pada saat BRI mulai menjalankan tugasnya sebagai bank pembina dari lumbung desa, bank pasar, bank desa, bank pegawai, dan bank sejenis lainnya. Pada masa pembinaan BRI, semua bank tersebut kemudian diberi nama Bank Perkreditan Rakyat ( BPR). Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sebagai salah satu jenis Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbentuk bank, BPR bersama dengan BRI Unit dan Badan Kredit Desa (BKD) merupakan penyumbang utama dalam penghimpunan dana dan pemberian kredit kepada masyarakat kecil.

2) Fungsi Bank Perkreditan Rakyat ( BPR)

Seperti lembaga perbankan lainnya, BPR juga berfungsi sebagai agen pembangunan (agent of development) yang diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemberian bantuan kredit kepada pengusaha kecil di desa-desa. Secara lebih khusus, fungsi BPR menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah sebagai berikut.
  1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan atau deposito berjangka).
  2. Memberikan kredit.
  3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil.
  4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia ( SBI), deposito, dan tabungan pada bank lain.
Kinerja BPR terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini tidak terlepas dari kunci keberhasilan BPR dalam memberikan pelayanan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM), seperti lokasi yang dekat dengan masyarakat, prosedur pelayanan yang sederhana yang lebih mengutamakan pendekatan personal serta lebih fleksibel dalam memberikan pinjaman.

2.2. Produk dan Jasa Perbankan


Beberapa produk dan jasa perbankan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain sebagai berikut.

1) Kredit dengan berbagai bentuk jaminan. Misalnya, jaminan surat berharga, hasil pertanian, barang, dan lain-lain.
2) Jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, terdiri atas:

a) Lalu lintas Pembayaran Dalam Negeri, seperti:

- Pengiriman Uang (Transfer)

Bank bersedia melaksanakan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang kepada pihak lain (perseorangan atau badan) di tempat lain.

- Inkaso (Collection)

Inkaso adalah pemberian kuasa kepada bank oleh perseorangan atau badan untuk menagih atau memintakan persetujuan pembayaran. Secara singkat, inkaso adalah penagihan dokumen untuk dimintakan pembayarannya.

Contoh jika Anda menerima cek yang harus diuangkan pada bank di luar negeri, Anda cukup menyerah kan ke bank di dalam negeri yang sudah ditunjuk untuk mencairkannya.

- Letter of Credit (L/C) dalam negeri

Letter of Credit (L/C) yaitu semacam jaminan bank untuk transaksi jual beli. L/C dalam negeri merupakan bentuk jasa bank dalam memperlancar arus pengadaan barang dari suatu tempat ke tempat lain di dalam negeri.

b) Lalu lintas Pembayaran Luar Negeri

Pada dasarnya, bentuk jasa perbankan dalam lalu lintas pembayaran luar negeri hampir sama dengan jasa perbankan dalam lalu-lintas pembayaran dalam negeri, antara lain berupa, transfer luar negeri, inkaso, dan pembukuan L/C luar negeri (semacam surat jaminan bank untuk transaksi ekspor impor).

3) Jasa-jasa perbankan lainnya seperti:

a) jual beli cek perjalanan;
b) mengeluarkan kartu kredit;
c) kegiatan jual beli surat berharga;
d) kegiatan jual beli valuta asing;
e) memberikan surat jaminan bank;
f) tabungan deposito;
g) penjamin emisi efek (surat berharga).

C. Kebijakan Moneter


Pentingnya kebijakan moneter sebagai salah satu instrumen kebijakan ekonomi di berbagai negara adalah akibat gagalnya langkah-langkah dalam kebijakan fiskal untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi seperti pengangguran dan inflasi. Kegagalan kebijakan fiskal antara lain disebabkan oleh semakin membengkaknya defisit anggaran pemerintah. Defisit tersebut tidak hanya dibiayai dengan utang, dari sektor perbankan maupun non perbankan, tetapi juga dari pencetakan uang baru. Jika jumlah uang beredar di masyarakat melebihi dari jumlah yang diperlukan untuk membiayai transaksi dalam perekonomian, akan menimbulkan apa yang disebut dengan inflasi, seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

3.1. Pengertian Kebijakan Moneter


Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Antara lain dilakukan melalui pengendalian jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga.

Melalui kebijakan moneter pemerintah dapat mempertahankan, menambah, atau mengurangi jumlah uang beredar untuk memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan kestabilan harga. Berbeda dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter memiliki selisih waktu (time lag) yang relatif lebih singkat dalam hal pelaksanaannya. Hal ini terjadi karena Bank Sentral tidak memerlukan izin dari DPR dan kabinet untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi dalam perekonomian.

3.2. Jenis-jenis Kebijakan Moneter


Jika yang dilakukan pemerintah adalah menambah jumlah uang beredar, kebijakan moneter yang ditempuh adalah kebijakan moneter ekspansif atau yang lebih dikenal sebagai kebijakan uang longgar (easy money policy). Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat, kebijakan moneter yang ditempuh adalah kebijakan moneter kontraktif atau yang lebih dikenal dengan nama kebijakan uang ketat (tight money policy).

3.3. Instrumen Kebijakan Moneter


Terdapat tiga instrumen utama kebijakan moneter yang digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar, yaitu operasi pasar terbuka, kebijakan tingkat suku bunga, rasio cadangan wajib.

3.3.1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah upaya pemerintah melalui Bank Sentral dalam mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Surat berharga yang diperjualbelikan biasanya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia ( SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang ( SBPU). Jika ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka pemerintah menjual surat-surat berharga tersebut. Dengan demikian, uang yang ada di masyarakat mengalir ke Bank Indonesia, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat berkurang. Sebaliknya, jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli kembali surat-surat berharga tersebut, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat bertambah.

3.3.2. Kebijakan Tingkat Suku Bunga (Discount Rate Policy) 

Kebijakan tingkat suku bunga adalah kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral dalam menetapkan tingkat suku bunga bagi bank- bank umum yang meminjam dana ke Bank Sentral.

Apabila pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah dapat menurunkan tingkat bunga pinjaman. Dengan rendahnya tingkat bunga pinjaman, maka keinginan bank-bank untuk meminjam dana dari Bank Sentral menjadi lebih besar, sehingga jumlah uang beredar bertambah. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang beredar, pemerintah melalui Bank Sentral harus menaikkan tingkat suku bunga pinjaman. Dengan tingginya tingkat bunga pinjaman, keinginan bank-bank untuk meminjam dana dari Bank Sentral lebih kecil sehingga jumlah uang beredar di masyarakat juga berkurang.

3.3.3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi bank umum. Penetapan rasio cadangan wajib dapat mempengaruhi jumlah uang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, kemampuan bank dalam memberikan kredit kepada masyarakat atau sektor riil (dunia usaha) akan lebih kecil dari sebelumnya. Sebagai contoh, jika rasio cadangan wajib mulanya hanya 10%, perbankan dapat mengalirkan pinjaman kepada sektor riil sebesar 90%. Sebaliknya, jika cadangan wajib diperbesar menjadi 20%, sistem perbankan hanya dapat menyalurkan kredit kepada sektor riil (dunia usaha) sebesar 80%.

Di luar ketiga instrumen yang bersifat kuantitatif tersebut, pemerintah dapat melakukan imbauan moral (moral suasion). Misalnya, untuk mengendalikan jumlah uang beredar di masyarakat, Bank Indonesia melalui Gubernur Bank Indonesia memberi saran agar perbankan mengurangi pemberian kredit ke masyarakat atau ke sektor-sektor tertentu. Kebijakan moneter cair yang dapat dilakukan adalah melalui percetakan uang (seigniorage). Pencetakan uang ini dapat dilakukan seandainya jumlah uang beredar di masyarakat jumlahnya sedikit.

3.4. Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap Perekonomian


Pada umumnya tidaklah sulit untuk mengidentifikasi pengaruh dari kebijakan moneter terhadap perekonomian. Untuk memudahkan dalam memahaminya, dibagi menjadi dua bagian, yaitu kebijakan uang longgar dan kebijakan uang ketat.

3.4.1. Kebijakan Uang Longgar (Easy Money Policy/EMP)

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, kebijakan uang longgar adalah kebijakan yang ditempuh pemerintah melalui Bank Sentral dalam menambah jumlah uang beredar atau menurunkan tingkat suku bunga. Kebijakan yang bersifat ekspansif berarti menambah jumlah uang beredar (penawaran uang) di masyarakat. Masyarakat dan perusahaan memiliki lebih banyak uang di kas atau di rekening bank. Banyaknya jumlah uang beredar akan memengaruhi tingkat suku bunga untuk cenderung turun.

Konsekuensinya, masyarakat (konsumen dan para investor) dapat meningkatkan kemampuan atau daya beli mereka terhadap sejumlah barang dan jasa yang diinginkan. Selain itu, dalam kondisi tingkat bunga rendah permintaan untuk berinvestasi pun meningkat. Investasi antara lain dilakukan dalam bentuk pembelian tanah, gedung untuk disewakan atau dengan menyimpan kekayaannya dalam bentuk surat berharga seperti obligasi dan saham perusahaan.

Meningkatnya pengeluaran konsumen dan investor, akan berpengaruh terhadap produksi, kesempatan kerja di masyarakat. Proses tersebut akan berakibat pada besarnya permintaan agregat dan pada gilirannya akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional.

3.4.2. Kebijakan Uang Ketat (Tight Money Policy/TMP)

Kebijakan uang ketat adalah salah satu bentuk kebijakan moneter yang dapat digunakan untuk memengaruhi perekonomian dengan mengurangi jumlah uang beredar atau menaikkan tingkat suku bunga. Kebijakan yang bersifat kontraktif akan mengurangi jumlah uang beredar ( penawaran uang) di masyarakat. Masyarakat dan perusahaan memiliki lebih sedikit uang di kas atau di rekening bank. Berkurangnya jumlah uang beredar akan memengaruhi tingkat suku bunga cenderung naik.

Konsekuensinya, masyarakat (konsumen dan para investor) tidak dapat meningkatkan kemampuan atau daya beli terhadap sejumlah barang dan jasa yang diinginkan. Selain itu, dalam kondisi tingkat bunga tinggi permintaan untuk berinvestasi pun berkurang.

Rangkuman :
  1. Uang adalah segala sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang dan jasa serta untuk pembayaran utang.
  2. Fungsi uang antara lain sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, sebagai alat pembayaran, sebagai alat menyimpan kekayaan, dan sebagai alat pemindah kekayaan.
  3. Berdasarkan bahan pembuatannya uang terbagi atas uang kertas dan uang logam, berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya uang terbagi atas uang kartal dan uang giral, berdasarkan nilainya uang terbagi atas uang bernilai penuh dan uang tidak bernilai penuh, sedangkan berdasarkan kawasan berlakunya uang dibedakan atas uang domestik dan uang asing.
  4. Konsep penawaran uang (money supply) atau yang lebih dikenal sebagai uang beredar dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu M0, M1, M2, dan M3.
  5. Secara umum faktor-faktor utama yang menentukan permintaan uang secara keseluruhan dalam sebuah perekonomian adalah tingkat bunga, tingkat harga, dan pendapatan nasional riil.
  6. Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
  7. Bank Sentral adalah pemegang otoritas moneter suatu negara. Fungsi utama Bank Sentral secara umum adalah mengawasi penambahan (ekspansi) dan pengurangan (kontraksi) jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang meliputi uang kartal dan uang giral.
  8. Bank umum atau disebut juga sebagai bank komersial adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, dalam kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  9. Undang-Undang No.10 tahun 1998 merupakan penyempurnaan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, merupakan awal pertumbuhan dan perkembangan bank syariah di Indonesia.
  10. Beberapa produk dan jasa perbankan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain: kredit, transfer uang, inkaso, pemanfaatan Letter of Credit (L/C), dalam maupun luar negeri, kegiatan jual beli surat berharga, valuta asing, dan tabungan deposito. Untuk memanfaatkan produk dan jasa bank tersebut terdapat tata cara atau aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat.
  11. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang berkaitan dengan pengendalian jumlah uang beredar, pengaturan tingkat suku bunga, dan kredit.
  12. Open Market Operation adalah upaya pemerintah melalui Bank Sentral dalam mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah.
  13. Discount Rate Policy adalah kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral dalam menetapkan tingkat suku bunga bagi bank- bank umum yang meminjam dana ke Bank Sentral.
  14. Reserve Requirement Ratio adalah penetapan rasio cadangan wajib yang dapat memengaruhi jumlah uang beredar.
  15. Kebijakan Uang Longgar (Easy Money Policy) adalah kebijakan yang ditempuh pemerintah melalui Bank Sentral dalam menambah jumlah uang beredar atau menurunkan tingkat suku bunga.
  16. Kebijakan Uang Ketat (Tight Money Policy) adalah salah satu bentuk kebijakan moneter yang dapat digunakan untuk memengaruhi jumlah uang beredar atau menaikkan tingkat suku bunga.
Referensi :

Arifin, I. 2009. Membuka Cakrawala Ekonomi 1 : Untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas/Mandrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial. Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. p. 170.

No comments:

Post a Comment

Berkomentarlah secara bijak. Komentar yang tidak sesuai materi akan dianggap sebagai SPAM dan akan dihapus.
Aturan Berkomentar :
1. Gunakan nama anda (jangan anonymous), jika ingin berinteraksi dengan pengelola blog ini.
2. Jangan meninggalkan link yang tidak ada kaitannya dengan materi artikel.
Terima kasih.

Search