Friday, June 6, 2014

Rumus Perhitungan Pendapatan Nasional, Pengertian, Inflasi, Contoh Soal, Konsep, Deflasi, Indeks Harga, Metode, Manfaat, Cara Menghitung, Ekonomi

Perpustakaan Cyber (23/5/2013) - Pada materi sebelumnya, Anda telah mempelajari kebijakan ekonomi pemerintah yang meliputi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Menurut pendapat Anda, apa tujuan pemerintah dengan dilakukannya kebijakan-kebijakan tersebut? Jika ditelusuri kebijakan ekonomi yang berujung pada pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan inti dari teori dan kebijakan ekonomi makro. Tingkat pendapatan nasional, selain memberikan informasi produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara, juga sebagai gambaran awal atas masalah-masalah fundamental (mendasar) yang dihadapi dalam suatu perekonomian. Dengan demikian, analisis atas pendapatan nasional sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai masalah pokok yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan inflasi. Data pendapatan nasional membantu para perumus kebijakan (pemerintah) untuk menjalankan roda perekonomian menuju tercapainya sasaran atau tujuan nasional. Pada materi ini, Anda akan mempelajari konsep dan metode pendapatan nasional, perbandingan pendapatan per kapita Indonesia dengan pendapatan per kapita negara lain, serta indeks harga dan inflasi.

A. Pendapatan Nasional


1.1. Pengertian Pendapatan Nasional


Kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan perusahaan bertujuan menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Jika keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan tersebut dihitung, akan diperoleh produk nasional atau pendapatan nasional. Istilah yang paling sering dipakai untuk menerangkan konsep pendapatan nasional adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Jadi, pendapatan nasional adalah keseluruhan pendapatan masyarakat yang diterima oleh perekonomian suatu negara dalam jangka waktu satu tahun. Istilah pendapatan nasional yang hingga sekarang dipakai adalah suatu istilah yang umum dan luas.

Pendapatan nasional dapat didefinisikan dengan tiga cara, yaitu sebagai berikut.
  1. Nilai seluruh produk (barang dan jasa) yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu.
  2. Jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu.
  3. Jumlah pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu.

1.2. Konsep Pendapatan Nasional


1.2.1. Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product)

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam waktu satu tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing di dalam negeri. Jika Anda ingin menentukan besarnya PDB Indonesia, berarti harus menghitung jumlah barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh seluruh warga negara, tetapi tidak mengikutsertakan nilai barang dan jasa atau pendapatan yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia di luar negeri.

PDB dikenal di tingkat nasional. Adapun di tingkat regional dikenal istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh masyarakat di satu wilayah (region), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Seperti halnya PDB, PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menggambarkan besarnya nilai tambah yang diperoleh dari berbagai aktivitas perekonomian di suatu wilayah. Besar kecilnya PDRB suatu provinsi, kabupaten atau kota sangat ditentukan oleh potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mengelolanya. Oleh karena itu, tidak heran, jika perolehan PDRB di tiap daerah akan bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap daerah. PDRB Provinsi DKI Jakarta, tentunya akan berbeda dengan PDRB Nanggroe Aceh Darussalam atau Papua. Begitu pun PDRB Kota Bandung tentu akan berbeda dengan PDRB Kota Surabaya.

1.2.2. Produk Nasional Bruto (Gross National Product)

Produk Nasional Bruto (PNB) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap warga negara dalam jangka waktu satu tahun, termasuk nilai barang dan jasa warga negara tersebut yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing di dalam negeri. Jadi, jika Anda ingin mengetahui PNB Indonesia, berarti Anda harus menghitung jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia (baik di Indonesia maupun di luar negeri), tetapi tidak mengikut sertakan nilai barang dan jasa atau pendapatan warga negara asing yang ada di Indonesia. Pendapatan faktor-faktor produksi luar negeri yang ada dalam suatu perekonomian dinotasikan sebagai FPLN, sedangkan faktor-faktor produksi di dalam negeri dinotasikan sebagai FPDN. PNB dapat dirumuskan sebagai berikut.

PNB = PDB – (FPLN – FPDN)

Selisih antara FPLN dan FPDN adalah pendapatan faktor produksi neto dari luar negeri (net factor income from abroad, selanjutnya disingkat FPNLN). Jadi,

PNB = PDB – FPNLN

Pada umumnya, untuk negara berkembang nilai PDB lebih besar dari nilai PNB. Hal ini disebabkan penanaman modal asing di negara tersebut lebih besar dengan hasil produk warga negaranya di luar negeri. Oleh karena itu, bagi negara berkembang umumnya PDB lebih banyak digunakan dibandingkan PNB.

1.2.3. Produk Nasional Neto (Net National Product)

Produk Nasional Neto (PNN) diperoleh dari Produk Nasional Bruto (PNB) dikurangi dengan penyusutan barang modal (capital goods). Karena nilai PNB merupakan nilai kotor, untuk mendapatkan nilai bersihnya harus dikeluarkan depresiasinya. Hal ini disebabkan di dalam PNB, investasi yang dipakai adalah investasi kotor, yaitu jumlah investasi yang ditanam. Selain depresiasi tidak termasuk ke dalam transaksi ekonomi, depresiasi atau penyusutan barang modal juga sudah disyaratkan dalam sistem akuntansi. Jadi,

PNN = PNB – Depresiasi

1.2.4. Pendapatan Nasional Neto (Net National Income)

Pendapatan Nasional Neto adalah pendapatan seluruh warga negara sebagai balas jasa semua faktor produksi yang digunakan. Untuk mendapatkan pendapatan nasional, harus mengurangi Produk Nasional Neto (PNN) dengan pajak tidak langsung dan menambahkan dengan subsidi. Pajak tidak langsung harus dikurangkan karena bukan merupakan balas jasa faktor produksi. Adapun subsidi harus ditambahkan karena merupakan balas jasa faktor produksi.

Pendapatan Nasional Neto disebut juga sebagai Pendapatan Nasional (PN). Jadi,

PN = PNN – Pajak tidak langsung + Subsidi

1.2.5. Pendapatan Personal (Personal Income)

Pendapatan Personal (PP) adalah bagian pendapatan nasional yang merupakan hak-hak individu dalam perekonomian, sebagai balas jasa keikutsertaannya dalam proses produksi. Ternyata tidak seluruh pendapatan nasional diterima oleh rumah tangga. Untuk memperoleh pendapatan personal, laba perusahaan yang tidak dibagikan atau laba ditahan (LDT) harus dikurangkan, sebab laba ditahan merupakan hak perusahaan. Selain itu, Pembayaran Asuransi Sosial (PAS) juga harus dikurangkan.

Kedua pengurangan tersebut belum mencerminkan pendapatan personal yang sebenarnya, karena pendapatan personal bukan merupakan pendapatan pribadi masing-masing, melainkan kumpulan dari masyarakat. Dalam pendapatan personal juga harus ditambahkan Pendapatan Bunga yang diterima oleh Pemerintah dan Konsumen (PBPK) dan Pendapatan Non-Balas Jasa (PNBJ), seperti transfer uang kepada seseorang. Jadi,

PP = PN – LDT – PAS + PBPK + PNBJ

1.2.6. Pendapatan Disposabel (Disposable Income)

Pendapatan Disposabel adalah pendapatan yang secara riil berada di tangan konsumen dan siap untuk dibelanjakan atau ditabung. Besarnya pendapatan disposabel adalah pendapatan personal dikurangi dengan pajak langsung atau pajak penghasilan perorangan.

Semua jenis pajak, iuran asuransi, dan laba ditahan merupakan pengurangan terhadap turunan perhitungan pendapatan nasional. Pengurangan tersebut karena semua jenis pajak, iuran, dan laba ditahan merupakan jenis pengeluaran pendapatan (semua rumah tangga) untuk konsumsi yang tidak langsung digunakan sama sekali oleh orang atau pihak yang mengeluarkan pendapatan.

1.3. Metode Perhitungan Pendapatan Nasional


Ada tiga metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengukur pendapatan nasional, antara lain pendekatan produksi (production approach), pendekatan pendapatan (income approach), dan pendekatan pengeluaran (expenditure approach).

1.3.1. Pendekatan Produksi (Production Approach)

Kegiatan produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai tambah (value added). Oleh karena itu, dalam perhitungan pendekatan produksi, hanya mencakup perhitungan nilai tambah di setiap lahan produksi. Jadi, perhitungan bukan menggunakan produksi bahan mentah, setengah jadi, dan barang baku yang berasal dari luar negeri. Dengan pendekatan produksi, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah (value added) dari semua sektor produksi selama satu periode tertentu (biasanya dalam satu tahun).

Nilai tambah yang dimaksud adalah selisih antara nilai produksi (nilai output) dan nilai biaya antara (nilai input), yang terdiri atas bahan baku dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi.

Berdasarkan ISIC (International Standard Industrial Classification) perekonomian Indonesia dibagi ke dalam sebelas sektor. Sektor-sektor tersebut kemudian disederhanakan lagi menjadi sembilan sektor, yaitu:
  1. pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan;
  2. pertambangan dan penggalian;
  3. industri manufaktur;
  4. listrik, gas, dan air bersih;
  5. bangunan;
  6. perdagangan, hotel dan restoran;
  7. pengangkutan dan komunikasi;
  8. keuangan, persewaan dan jasa perusahaan;
  9. jasa-jasa.
Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

Y = (Q1 × P1) + (Q2 × P2) + (Q3 × P3) + ... + (Qn × Pn)

Keterangan :

Y = Pendapatan Nasional
Q1, Q2, Q3, dan Qn = jumlah jenis barang ke-1, ke-2, ke-3, ke-n
P1, P2, P3, dan Pn = harga jenis barang ke-1, ke-2, ke-3, ke-n

Contoh :

Seandainya seorang pengusaha pakaian akan memulai usahanya, langkah pertama yang dilakukan adalah membeli kapas dari para petani dengan harga Rp300,00. Pengusaha pabrik akan mengolah kapas menjadi benang dengan biaya Rp400,00. Para pedagang akan menjual benang kepada pabrik tekstil untuk diolah menjadi kain dengan biaya Rp600,00. Kain tersebut masuk ke pabrik garmen untuk diproduksi menjadi pakaian jadi dengan biaya sebesar Rp800,00. Seterusnya, pakaian jadi tersebut dijual kepada pedagang di pasar dengan harga Rp1.000,00. Ilustrasi di atas terlihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perhitungan Nilai Tambah

No
Sektor Produksi
Nilai Output
Nilai Input
Nilai Tambah
1
Pertanian (kapas)
Rp300,00
0
Rp300,00
2
Pabrik benang
Rp400,00
Rp300,00
Rp100,00
3
Pabrik tekstil
Rp600,00
Rp400,00
Rp200,00
4
Industri garmen
Rp800,00
Rp600,00
Rp200,00
5
Perdagangan (pakaian jadi)
Rp1.000,00
Rp800,00
Rp200,00
Jumlah Nilai Tambah
Rp1.000,00

Untuk menghindari perhitungan ganda (double-counting), nilai PDB dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah setiap sektor (bukan pada nilai outputnya). Hasil perhitungan pendapatan nasional (PDB) dengan metode produksi, terlihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. PDB Indonesia berdasar kan Harga Berlaku Tahun 2003

No
Lapangan Usaha
Jumlah (dalam miliar rupiah)
1
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan
325.653,7
2
Pertambangan dan Penggalian
169.535,6
3
Industri Manufaktur
590.051,3
4
Listrik, Gas, dan Air bersih
19.540,9
5
Bangunan
112.571,3
6
Perdagangan, Hotel, dan Restoran
337.840,5
7
Pengangkutan dan Komunikasi
118.267,3
8
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
174.323,6
9
Jasa-jasa
198.069,3
Produk Domestik Bruto
2.045.853,5

Data Tabel 2, menunjukan bahwa perekonomian Indonesia terbagi ke dalam sembilan sektor, yang sebenarnya terbagi lagi ke dalam beberapa subsektor. Angka-angka dalam Tabel 2. menunjukkan besarnya nilai tambah setiap sektor ekonomi di Indonesia.

1.3.2. Pendekatan Pendapatan (Income Approach)

Pendekatan kedua yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional adalah pendekatan pendapatan. Berdasarkan pendekatan pendapatan, nilai pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan tingkat balas jasa bruto (belum dikurangi pajak) dari faktor produksi yang dipakai. Perhitungan dengan pendekatan pendapatan akan memberikan hasil yang lebih realistis. Namun, dalam kenyataannya tidak terealisasi karena sulitnya menentukan pendapatan masyarakat yang sebenarnya.

Berdasarkan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat (pemilik faktor produksi) sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi yaitu sebagai berikut.
  1. Upah/gaji (w) = balas jasa pemilik tenaga kerja
  2. Bunga (i) = balas jasa pemilik modal
  3. Sewa (r) = balas jasa pemilik tanah
  4. Keuntungan (π) = balas jasa pengusaha.
Total balas jasa atas seluruh faktor produksi tersebut disebut pendapatan nasional (PN).

Jadi secara matematis, menurut pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dirumuskan sebagai berikut:

PN = w + i + r + π

Hasil perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, terlihat dalam Tabel 3.

Tabel 3. Pendapatan Nasional Indonesia pada 1994 (dalam miliar dolar AS)

No
Jenis Pendapatan
Nilai
1
Balas jasa tenaga kerja (gaji dan upah)
4.004,6
2
Bunga bersih
409,7
3
Pendapatan dari sewa
27,7
4
Keuntungan perusahaan
542,7
5
Pendapatan usaha sendiri
473,7

Pendapatan Nasional
5.458,4

1.3.3. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach)

Berdasarkan pendekatan pengeluaran, nilai pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi (konsumen, produsen, dan pemerintah) dalam suatu negara. Dapat dituliskan sebagai berikut.
  1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga (C).
  2. Pengeluaran konsumsi pemerintah (G).
  3. Investasi domestik bruto (I).
  4. Ekspor neto atau nilai ekspor dikurangi impor (X–M).
Secara matematis dituliskan sebagai berikut.

PN = C + G + I + (X–M)

Data pendapatan nasional Indonesia berdasarkan pendekatan pengeluaran dapat dilihat dalam Tabel 4. berikut.

Tabel 4. Perkembangan PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran tahun 1999-2002 (dalam triliun rupiah)

No
Jenis Pengeluaran
1999
2000
2001
2002
1
Konsumsi Rumah Tangga
268
282
297
302
2
Konsumsi Pemerintah
27
29
31
35
3
Investasi
75
87
94
96
4
Perubahan Stok
(5)
(21)
(26)
(26)
5
Ekspor Barang dan Jasa
92
116
118
117
6
Impor Barang dan Jasa
(78)
(95)
(102)
(25)
Produk Domestik Bruto (PDB)
379
398
412
499
Sumber : Badan Pusat Statistik, 1999-2002 (angka dibulatkan)

Data perhitungan pendapatan nasional (PDB) Indonesia dengan menggunakan metode pendekatan pengeluaran, terlihat dalam Tabel 5.

Tabel 5. PDB, PNB dan Pendapatan Nasional Indonesia Tahun 2001 dan 2002 Menurut Harga Konstan 1993 (triliun rupiah)

Jenis Pengeluaran
Tahun
2001
2002
Konsumsi rumah tangga
Konsumsi pemerintah
Investasi
Perubahan stok
Ekspor barang dan jasa
Dikurangi: Impor barang dan jasa
297
31
94
(26)
118
(102)
302
35
96
(26)
117
(25)
Produk Domestik Bruto (PDB)
412
499
Pendapatan bersih faktor produksi dari luar negeri
(17,4)
(22,2)
Produk Nasional Bruto (PNB)
393,6
476,8
Pajak tidak langsung
(8,8)
(18,9)
Depresiasi
(20,6)
(21,3)
Pendapatan Nasional
363,2
436,6
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2004

Dengan menggunakan metode pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran, nilai pendapatan nasional (PDB) dapat ditentukan berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. PDB yang dihitung dengan menggunakan harga berlaku disebut PDB nominal. Nilai PDB dengan harga berlaku dapat memberi hasil yang kurang tepat karena adanya pengaruh kenaikan harga-harga (inflasi). Jika nilai PDB dihitung berdasarkan harga konstan disebut PDB riil atau PDB aktual. Untuk memperoleh PDB harga konstan harus ditentukan tahun dasar terlebih dahulu, yaitu tahun ketika perekonomian berada dalam kondisi baik sehingga harga-harga tetap stabil atau konstan. Nilai PDB yang dihitung berdasarkan harga konstan akan memberikan hasil yang lebih akurat sehingga lebih banyak dipakai dalam analisis ekonomi. Selain kedua jenis PDB, ukuran pendapatan nasional lainnya adalah PDB potensial, yaitu nilai produksi maksimum yang dapat dicapai oleh suatu perekonomian di dalam negeri tanpa menaikkan tingkat harga.

B. Manfaat Perhitungan Pendapatan Nasional


2.1. Manfaat Perhitungan Pendapatan Nasional


Manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah sebagai berikut.

a. Mengetahui dan Menganalisis Struktur Perekonomian Negara

Dari perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui apakah suatu negara termasuk kategori negara industri atau negara agraris. Selanjutnya, hasil dari perhitungan pendapatan nasional dapat digunakan untuk menentukan ke mana perekonomian bergerak, berapa laju kecepatan geraknya, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu sasaran.

b. Membandingkan Perekonomian Antardaerah atau Antarnegara

Perhitungan pendapatan nasional dapat juga digunakan untuk membandingkan perekonomian suatu daerah dengan daerah lain (baik antar provinsi di dalam suatu negara maupun antarnegara).

c. Membandingkan Perekonomian dari Setiap Periode

Dengan membandingkan pendapatan nasional setiap waktu dari tahun ke tahun, dapat memberi keterangan apakah ada peningkatan atau penurunan dalam perekonomian, apakah ada perubahan struktur atau tidak, dan dihubungkan dengan jumlah penduduk apakah terdapat kenaikan atau penurunan dalam pendapatan per kapita.

d. Merumuskan Kebijakan Pemerintah

Perhitungan pendapatan nasional berguna untuk membantu dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Seandainya pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, perhitungan pendapatan nasional inilah yang akan dijadikan sebagai salah satu acuannya. Dari satu periode ke periode lainnya, tingkat harga berbagai barang dan jasa akan selalu mengalami perubahan. Perubahan tersebut biasanya berupa kenaikan harga-harga atau dalam istilah ekonomi dikenal dengan nama inflasi. Untuk dapat menentukan perubahan harga rata-rata pada suatu periode tertentu digunakan indeks harga.

2.2. Pendapatan per Kapita (Income per Capita)


Konsep pendapatan yang berhubungan dengan pendapatan nasional adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu yang diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan nasional (biasanya dalam PDB) dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Semakin tinggi angka PDB per kapita, kemakmuran rakyat dianggap makin tinggi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggunakan angka PDB per kapita untuk menyusun kategori tingkat kemakmuran suatu negara. Berdasarkan standar tahun 1992, sebuah negara dikatakan miskin, jika PDB per kapitanya lebih kecil dari US$450. Berdasarkan standar tersebut, sebagian besar negara-negara di dunia adalah negara miskin. Suatu negara dikatakan makmur, jika PDB per kapitanya lebih besar dari US$8.000. 

Dengan menggunakan standar tersebut, hanya sebagian kecil negara di dunia yang dianggap kaya/makmur. Negara-negara tersebut umumnya terdapat di Eropa Barat dan Amerika Utara. Bank Dunia (World Bank) pada tahun 2001 telah mengelompokkan negara-negara di seluruh dunia menjadi lima kelompok berdasarkan pendapatan per kapitanya, yaitu:
  1. Kelompok negara berpendapatan rendah (low-income economies), yaitu negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita US$520 atau kurang.
  2. Kelompok negara berpendapatan menengah bawah (lowermiddle income economies), yaitu negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita sekitar US$1.740.
  3. Kelompok negara berpendapatan menengah (middle-income economies), yaitu negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita sekitar US$ 2.990.
  4. Kelompok negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income economies), yaitu negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita sekitar US$ 4.870.
  5. Kelompok negara berpendapatan tinggi (high-income economies), yaitu negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita sekitar US$ 25.480.
Indonesia pernah termasuk salah satu negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income). Hal tersebut didasarkan atas laporan Bappenas yang menunjukkan bahwa pada 1995, PNB per kapita Indonesia mencapai US$1.023. Kemudian meningkat menjadi US$1.055 dan US$1.088 pada 1996 dan 1997. Namun, berdasarkan laporan Bank Dunia, pada 2005 Indonesia memiliki PNB per kapita sebesar US$3.700 yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara berpendapatan rendah berdasarkan kriteria Bank Dunia tersebut.

Contoh Soal (SPMB 2002) :

Produk Domestik Bruto/PDB (Gross Domestic Product/GDP) sebuah negara sebesar 100 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut 10 triliun rupiah dihasilkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh orang asing. Warga negara domestik yang bekerja di luar negeri menghasilkan nilai tambah sebesar 10 triliun rupiah. Produk Nasional Bruto/PNB (Gross National Product/GNP) negara tersebut sebesar ....

a. 80 triliun rupiah
b. 90 triliun rupiah
c. 100 triliun rupiah
d. 110 triliun rupiah
e. 120 triliun rupiah

Penyelesaian:

PDB = 100 triliun
FPDN = 10 triliun
FPLN = 10 triliun
PNB = PDB – FPLN + FPDN = 100 – 10 + 10 = 100 triliun

Jawaban: C

C. Perbandingan Pendapatan Nasional dengan Negara Lain


Adanya kenaikan dalam pendapatan nasional maupun pendapatan per kapita biasanya dipakai sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu negara. Baik PDB maupun pendapatan per kapita sebenarnya bukan merupakan ukuran yang ideal. Michael P. Todaro, seorang profesor ekonomi dari Universitas New York menyatakan bahwa pendapatan nasional maupun pendapatan per kapita merupakan indeks kesejahteraan dan pembangunan yang bias. Pendapatan per kapita misalnya, hanya merupakan konsep rata-rata, karena sama sekali tidak memberi indikasi bagaimana pendapatan nasional sebuah negara dibagikan kepada masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, baik pendapatan nasional maupun pendapatan per kapita tidak memiliki pengaruh apapun terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Walaupun demikian, kenaikan dalam pendapatan nasional maupun pendapatan per kapita tetap merupakan unsur penting dalam setiap program pembangunan dalam usaha meningkatkan taraf hidup rakyat. Kenaikan pendapatan per kapita dan tingginya kesejahteraan rakyat bukan merupakan tujuan pembangunan yang harus dipisahkan, karena keduanya bisa diwujudkan secara bersama-sama. Strategi pembangunan yang memadukan antara pertumbuhan dan pemerataan dalam distribusi pendapatan (redistribution with growth) pernah direkomendasikan oleh Bank Dunia pada era 1970-an terhadap negara-negara sedang berkembang.

Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi (antara 7%-8% per tahun) dan rata-rata pendapatan per kapita yang meningkat setiap tahun. Indonesia pada masa Orde Baru pernah diprediksikan sebagai salah satu calon negara industri baru. Akan tetapi, akibat krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997 kondisi perekonomian Indonesia terus memburuk dan mengalami kemunduran.

Sebagai perbandingan, Tabel 6. dan Tabel 7. menjelaskan perkembangan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita Indonesia dan beberapa negara di kawasan Asia lainnya, sebelum dan pada masa krisis ekonomi.

Tabel 6. PDB Indonesia dan Beberapa Negara Asia

Negara
Produk Domestik Bruto
(dalam miliar Dollar AS)
1995
1998
1999
Cina
700,2
946,3
991,2
Filipina
74,1
65,1
75,3
Indonesia
202,1
94,2
141,0
Korea Selatan
489,3
317,1
406,9
Malaysia
87,3
72,5
74,6
Singapura
83,7
82,8
84,9
Thailand
168,0
112,1
123,9
Vietnam
20,2
27,2
28,6
Sumber: Bank Dunia (dikutip dari Tambunan, 2001)

Tabel 7. Pendapatan per Kapita Indonesia dan Beberapa Negara di Asia

Negara
Pendapatan per Kapita
(dalam miliar Dollar AS)

1995
1998
1999
Cina
520,00
740,00
780,00
Filipina
1.010,00
1.050,00
1.020,00
Indonesia
1.000,00
640,00
580,00
Korea Selatan
10.250,00
8.500,00
8.490,00
Malaysia
3.890,00
3.680,00
3.400,00
Singapura
27.230,00
30.560,00
29.610,00
Thailand
2.730,00
2.070,00
1.960,00
Vietnam
250,00
350,00
370,00
Sumber: Bank Dunia (dikutip dari Tambunan, 2001)

D. Inflasi dan Indeks Harga


4.1. Pengertian Inflasi


Salah satu masalah moneter yang sangat penting dan hampir dijumpai pada semua negara di dunia adalah inflasi. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik untuk dibahas berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap perekonomian. Mengingat pentingnya inflasi maka pengetahuan mengenai penyebab, dampak inflasi, dan cara mengatasinya menjadi sangat penting bagi para pengambil keputusan. Pernahkah Anda merasakan bagaimana harga-harga suatu barang atau jasa cenderung meningkat dalam periode waktu tertentu (sebulan atau setahun)?

Secara singkat, inflasi didefinisikan sebagai tingkat kenaikan harga umum secara terus menerus (persisten) dalam periode tertentu. Sejalan dengan pengertian tersebut, Dr. Boediono dari Universitas Gadjah Mada mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan dari naiknya harga-harga secara umum dan terus- menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut juga mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. Begitu juga kenaikan harga musiman, menjelang hari besar keagamaan, atau yang terjadi sekali saja dan tidak memiliki pengaruh lanjutan tidak disebut sebagai inflasi.

Dengan demikian, ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu:
  1. adanya kenaikan harga,
  2. bersifat umum, dan
  3. berlangsung terus-menerus (persistent).

4.2. Sebab-Sebab Timbulnya Inflasi


Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai sumber, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Secara teoritis, terdapat berbagai jenis inflasi berdasarkan penyebabnya, di antaranya inflasi dari sisi permintaan (demand-side inflation), Inflasi dari sisi penawaran (supply-side inflation), dan Inflasi dari sisi permintaan dan penawaran (demand-supply inflation).

4.2.1. Inflasi dari Sisi Permintaan (Demand-Side Inflation)

Inflasi dari sisi permintaan adalah jenis Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan total yang berlebihan sehingga terjadi perubahan pada tingkat harga. Kenaikan permintaan terjadi karena jumlah uang beredar lebih besar daripada tingkat produksi masyarakat, sehingga menyebabkan adanya peningkatan permintaan untuk berbagai jenis barang dan jasa. Banyaknya permintaan total tersebut akan meningkatkan harga-harga secara keseluruhan. Inflasi jenis ini disebut juga dengan inflasi tarikan permintaan (demand-pull inflation).
Kurva Inflasi Tarikan Permintaan (Demand-Pull Inflation)
Kurva 1. Inflasi Tarikan Permintaan (Demand-Pull Inflation).
Keterangan:

P = Tingkat harga
Y = Tingkat pendapatan
P0 = Tingkat harga asal
P1 = Tingkat harga kemudian
AD0 = Permintaan agregat asal
AD1 = Permintaan agregat kemudian
AS0 = Penawaran agregat asal

4.2.2. Inflasi dari Sisi Penawaran (Supply-Side Inflation)

Inflasi dari sisi penawaran merupakan jenis inflasi yang disebabkan oleh penurunan penawaran total. Faktor yang menyebabkan menurunnya penawaran terdiri atas berbagai macam seperti kenaikan tingkat upah, kenaikan harga bahan baku, baik impor maupun domestik, dan kekakuan struktural. Inflasi jenis ini disebut juga dengan inflasi dorongan biaya (cost-push inflation).

Upah merupakan komponen yang paling penting dalam biaya produksi. Adanya kenaikan tingkat upah, yang biasanya disertai dengan kenaikan biaya produksi kemudian dialihkan oleh produsen kepada konsumen dalam bentuk tingkat harga yang lebih tinggi. Kenaikan upah yang tidak sejalan dengan kenaikan produktivitas akan menyebabkan inflasi.

Di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, biasanya ketergantungan terhadap bahan baku impor industri dalam negeri sangat tinggi. Kenaikan tingkat harga di negara asal bahan baku (misalnya melemahnya nilai tukar) akan diteruskan ke perekonomian domestik, pada gilirannya akan meningkatkan harga-harga umum. Inflasi juga dapat disebabkan oleh adanya kekakuan struktural, antara lain berkaitan dengan struktur pasar, baik pasar barang (berkaitan dengan struktur pasar) maupun pada pasar tenaga kerja (berkaitan dengan upah minimum).

Penyebab utama inflasi di negara berkembang adalah pertama, kekakuan (inelastic) dari penerimaan ekspor yang mengalami pertumbuhan lebih lambat dibandingkan impor dan memburuknya nilai tukar perdagangan (terms of trade) menyebabkan pemerintah terpaksa menggalakkan produksi dalam negeri dari bahan baku yang diimpor. Hal tersebut akan menaikkan biaya produksi dan akan mengakibatkan harga-harga barang meningkat. Kedua, kekakuan yang berkaitan dengan produksi bahan makanan di dalam negeri yang tumbuh lebih lambat daripada pertambahan penduduk maupun pendapatan per kapita. Hal tersebut akan menyebabkan harga bahan makanan di dalam negeri cenderung naik melebihi harga-harga barang lain.

Grafik inflasi dari sisi penawaran terlihat pada Kurva 2.
Kurva Inflasi Dorongan Biaya (Cost-Push Inflation)
Gambar 2. Kurva Inflasi Dorongan Biaya (Cost-Push Inflation).
Keterangan:

P = Tingkat harga
Y = Tingkat pendapatan
P0 = Tingkat harga asal
P1 = Tingkat harga kemudian
AD0 = Permintaan total asal
AS0 = Penawaran total asal
AS1 = Penawaran total kemudian

4.2.3. Inflasi dari Sisi Permintaan dan Penawaran (Demand-Supply Inflation)

Inflasi dari sisi permintaan dan penawaran disebabkan oleh kenaikan permintaan total yang kemudian diikuti oleh menurunnya penawaran sehingga harga menjadi meningkat lebih tinggi. Interaksi antara permintaan dan penawaran yang mendorong kenaikan harga disebabkan oleh perkiraan (ekspektasi) kenaikan harga, tingkat upah, atau adanya kelembaman inflasi (inertial inflation) di masa lalu. Inertial inflation adalah tingkat kenaikan harga yang berasal dari periode atau tahun sebelumnya. Inertial inflation biasanya disebut sebagai inflasi dasar (core inflation).

Jika kenaikan harga terjadi bersamaan dengan penurunan (stagnasi) tingkat pertumbuhan ekonomi, akan menyebabkan stagflasi. Stagflasi menggambarkan kombinasi dari dua keadaan buruk di dalam perekonomian, yaitu adanya penawaran dalam pertumbuhan ekonomi (stagnasi) di satu sisi, dan adanya kenaikan harga-harga (inflasi) di sisi lain.
Kurva Stagflasi
Kurva 3. Stagflasi.
Keterangan:

P = Tingkat harga
Y = Tingkat pendapatan
P0 = Tingkat harga asal
P1 = Tingkat harga kemudian
AD0 = Permintaan agregat asal
AD1 = Permintaan agregat kemudian
AS0 = Penawaran agregat asal
AS1 = Penawaran agregat kemudian

4.3. Jenis-Jenis Inflasi


4.3.1. Jenis-Jenis Inflasi Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, inflasi dibedakan menjadi sebagai berikut.

a). Inflasi Ringan/Merayap (Creeping Inflation)

Ditandai dengan laju inflasi yang rendah, biasanya kurang dari 10% setahun, kenaikan harga berjalan secara lambat dan biasanya berlangsung relatif lama.

b). Inflasi Sedang (Galloping Inflation)

Inflasi berkisar antara 10%–30% per tahun yang ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan biasanya berlangsung relatif singkat. Angka inflasi pada kondisi ini biasanya disebut inflasi 2 digit, berkisar antara 10–100%.

c). Hiperinflasi (Hyperinflation)

Hiperinflasi adalah inflasi yang sangat tinggi atau tak terkontrol. Garis pembatas antara inflasi wajar dengan hiperinflasi agak kabur. Namun para ekonom kontemporer umumnya menggunakan istilah hiperinflasi untuk situasi yang tingkat harga meningkat melewati level 50% per bulan atau per tahun. Hiperinflasi merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Karena naiknya harga secara drastis sehingga mencapai 4 digit (>100%).

4.3.2. Jenis-Jenis Inflasi Menurut Asalnya

Inflasi juga dapat dibedakan berdasarkan asalnya, menjadi sebagai berikut.

a) Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation).

Inflasi yang berasal dari dalam negeri biasanya timbul karena defisit dalam APBN yang dibiayai dengan pencetakan uang baru. Defisit dalam APBN dapat menyebabkan inflasi karena untuk menutup defisit tersebut pemerintah dapat melakukan berbagai kebijakan, di antara nya dengan menambah jumlah uang beredar melalui pencetakan uang baru. Meningkatnya jumlah uang beredar yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan cenderung menaikkan harga-harga.

b) Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation).

Imported inflation timbul karena kenaikan harga-harga di luar negeri atau di negara-negara mitra dagang utama (antara lain disebabkan melemahnya nilai tukar) yang secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan kenaikan biaya produksi di dalam negeri. Kenaikan biaya produksi biasanya akan disertai dengan kenaikan harga-harga barang.

4.4. Teori Inflasi


Beberapa teori yang menjadi landasan terjadinya inflasi adalah sebagai berikut.

4.4.1. Teori Kuantitas

Menurut teori kuantitas, inflasi disebabkan oleh jumlah uang beredar melebihi kebutuhan dan adanya ekspektasi atau perkiraan masyarakat mengenai kecenderungan kenaikan harga-harga pada masa yang akan datang.

4.4.2. Teori Keynes 

Menurut teori Keynes inflasi disebabkan oleh permintaan total terhadap barang dan jasa yang melebihi kemampuan berproduksi masyarakat.

4.4.3. Teori Strukturalis

Menurut teori strukturalis, inflasi adalah pengiring yang alami bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga inflasi tidak dapat dikendalikan melalui kebijakan fiskal maupun moneter tanpa menimbulkan pengangguran atau kemandegan (stagnasi) dalam pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut terjadi karena adanya kekakuan pada beberapa kegiatan ekonomi, seperti kekakuan pada penerimaan ekspor yang tumbuh lebih lamban dari sektor lain serta kekakuan dari tingkat produksi (bahan makanan) di dalam negeri tidak secepat pertumbuhan pendapatan per kapita.

Teori Strukturalis ini, pertama kali muncul di Amerika Latin oleh sekelompok ahli ekonomi yang tergabung dalam sebuah lembaga PBB, Economic Comission for Latin America (ECLA). Tokohnya adalah Raul Prebisch (1901-1986), Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi PBB tersebut, yang juga pernah menjabat Guru Besar Ekonomi Politik di Universitas Buenos Aires, Argentina.

4.5. Dampak Inflasi terhadap Pendapatan Masyarakat


Beberapa masalah sosial yang timbul akibat inflasi, di antaranya menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat, memburuknya distribusi pendapatan, dan terganggunya stabilitas ekonomi.

a. Menurunnya Tingkat Kesejahteraan Rakyat

Tingkat kesejahteraan rakyat, umumnya diukur dengan daya beli masyarakat dari pendapatan yang diperolehnya. Adanya inflasi menyebabkan daya beli masyarakat semakin rendah, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tetap (kecil). Sebagai contoh, jika seseorang memperoleh pendapatan tetap setiap bulannya sebesar Rp500.000,00, sedang laju inflasi sebesar 10%, ia akan mendapat kerugian berupa penurunan pendapatan riil sebesar laju inflasi tersebut, yakni Rp50.000,00. Dengan kata lain, inflasi sangat merugikan masyarakat yang berpenghasilan tetap dan kecil tersebut.

b. Memburuknya Distribusi Pendapatan

Dampak negatif inflasi terhadap tingkat kesejahteraan sebenarnya dapat dihindari jika laju pertumbuhan tingkat pendapatan lebih besar dari laju inflasi tersebut. Dengan kata lain, bagi pihak yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan persentase yang lebih besar dari laju inflasi akan mendapatkan keuntungan karena adanya inflasi. Akan tetapi, dalam kenyataannya di masyarakat hanya segelintir orang yang memiliki kemampuan meningkatkan pendapatannya melebihi laju inflasi. Dengan demikian, inflasi hanya menyebabkan terjadinya pola pembagian pendapatan masyarakat menjadi lebih timpang. Inflasi ibarat pajak bagi orang yang berpendapatan tetap dan merupakan subsidi bagi mereka yang berpendapatan tidak tetap.

c. Terganggunya Stabilitas Ekonomi

Inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak perkiraan masa depan (ekspektasi) para pelaku ekonomi. Dengan perkiraan bahwa harga-harga akan terus naik, konsumen melakukan pembelian barang dan jasa yang lebih banyak dari seharusnya. Bagi produsen, perkiraan akan naiknya harga barang dan jasa mendorong mereka menunda penjualan untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Penawaran barang dan jasa berkurang. Akibatnya, kelebihan permintaan membesar dan mempercepat laju inflasi. Kondisi ekonomi secara keseluruhan menjadi lebih buruk.

Selain ketiga dampak yang telah disebutkan di atas, inflasi berpengaruh bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, yaitu menurunnya daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa. Namun bagi masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap adanya inflasi tidak menimbulkan pengaruh yang berarti terhadap daya beli.

4.6. Indikator Inflasi


Ada beberapa indikator ekonomi yang digunakan untuk mengetahui laju inflasi selama periode tertentu, di antaranya Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), dan Indeks Harga Implisit (IHI).

a. Indeks Harga Konsumen (IHK)

IHK adalah indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang biasa dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Indeks Harga Konsumen digunakan untuk melihat inflasi dari sisi konsumen. Jadi, Indeks Harga Konsumen mengukur tingkat harga barang atau jasa yang dianggap mencerminkan konsumsi masyarakat secara rata-rata. IHK biasanya dihitung berdasarkan suatu survei biaya hidup di daerah perkotaan yang dilakukan secara berkala. Secara umum, jenis barang dan jasa dalam IHK dikelompokkan ke dalam empat kelompok besar, yaitu makanan, pakaian, perumahan, serta aneka barang dan jasa.

b. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

IHPB adalah indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang diterima oleh produsen pada berbagai tingkat produksi. Indeks Harga Perdagangan Besar digunakan untuk melihat inflasi dari sisi produsen. Jadi, IHPB menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar ataupun harga grosir dari sejumlah komoditas tertentu yang diperdagangkan di suatu negara atau daerah. IHPB dikelompokkan ke dalam lima sektor utama, yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, ekspor, serta impor migas maupun nonmigas.

c. Indeks Harga Implisit (Deflator PDB)

Indeks Harga Implisit (Deflator PDB) adalah indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang biasa dibeli konsumen dalam jumlah yang besar dan biasanya meliputi wilayah yang lebih luas. Indeks Harga Implisit digunakan untuk melihat inflasi dari sisi perekonomian secara makro. Indeks Harga Implisit (IHI) atau PDB deflator diperoleh dengan membagi PDB nominal (PDB harga berlaku) dengan PDB riil (PDB harga konstan) pada tahun tertentu.

Dengan menggunakan indikator Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), dan Indeks Harga Implisit (IHI) atau Deflator PDB, perkembangan tingkat inflasi Indonesia terlihat dalam tabel-tabel berikut.   

Tabel 8. IHK Tahun 1994-1998

Akhir Periode
IHK
Perubahan IHK (%)
1994
163,17
9,60
1995
177,83
8,98
1996
189,62
6,63
1997
211,62
11,60
1998
375,89
77,63
Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan Tabel 8, dapat dihitung laju inflasi pada tahun tertentu. Misalnya, untuk tahun 1996 sebagai berikut.

Inflasi = 

Inflasi 1996 = 

Inflasi 1996 = 6,63%


Tabel 9. IHPB tahun 1995–1998 (1983 = 100)

Akhir Periode
IHPB
Perubahan IHPB (%)
1995
240
11,62
1996
259
7,92
1997
282
8,8
1998
568
101,42
Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan Tabel 9, dapat dihitung laju inflasi pada tahun tertentu. Misalnya, untuk tahun 1996 sebagai berikut.

Inflasi = 

Inflasi 1996 = 

Inflasi 1996 = 7,92%


Tabel 10. IHI Tahun 1991–1996 (1990 = 100)

Akhir Periode
IHI
Perubahan IHI (%)
1991
108,7
8,70
1992
116,7
7,36
1993
139
19,10
1994
149,9
7,84
1995
163,9
9,34
1996
177,8
8,48
Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan Tabel 10, dapat dihitung laju inflasi pada tahun tertentu. Misalnya, untuk tahun 1996 sebagai berikut.

Inflasi = 

Inflasi 1996 = 

Inflasi 1996 = 8,48%


4.7. Cara Menanggulangi Inflasi


Untuk menanggulangi inflasi dapat ditempuh tiga kebijakan, yaitu sebagai berikut.

4.7.1. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter yang berkaitan dengan pengendalian jumlah uang beredar serta pengaturan tingkat suku bunga dan kredit. Kebijakan moneter biasanya lebih efektif dalam mengatasi masalah inflasi daripada untuk mendorong ekspansi kegiatan ekonomi dalam jangka pendek. Hal tersebut disebabkan oleh inflasi dan dapat diatasi dengan mengendalikan permintaan total masyarakat melalui pengurangan jumlah uang beredar. Instrumen yang biasanya dipakai dalam kebijakan moneter oleh Bank Sentral dalam menanggulangi atau mengatasi masalah inflasi, yaitu sebagai berikut.

1) Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah setiap usaha untuk memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk membeli atau menjual surat-surat berharga milik negara. Kegiatan penjualan surat berharga oleh pemerintah di pasar terbuka akan mengurangi cadangan wajib bank umum. Dengan demikian, di masyarakat jumlah uang beredar akan berkurang dan kenaikan harga-harga pun dapat ditekan.

2) Kebijakan Tingkat Suku Bunga Diskonto (Discount Rate Policy)

Kebijakan tingkat suku bunga diskonto adalah tindakan Bank Sentral untuk mengubah tingkat suku bunga diskonto yang harus dibayar oleh bank umum dalam hal meminjam dana dari Bank Sentral. Kenaikan suku bunga diskonto akan menyebabkan naik suku bunga kredit kepada masyarakat. Sehingga kredit investasi yang diberikan akan turun. Turunnya kredit investasi berakibat pula pada menurunnya pendapatan nasional, dan berpengaruh terhadap turunnya permintaan agregat yang pada akhirnya harga-harga barang pun akan turun.

3) Kebijakan Cadangan Wajib (Reserve Requirement Policy)

Kebijakan cadangan wajib berkaitan dengan tindakan Bank Sentral dalam menetapkan cadangan wajib bagi bank umum di Bank Sentral. Jika cadangan wajib yang dikenakan oleh Bank Sentral tinggi, jumlah pasokan uang akan turun, selanjutnya jumlah uang beredar di masyarakat menjadi lebih sedikit sehingga harga-harga pun berkurang.

4) Kebijakan Kredit Selektif

Kebijakan kredit selektif berkaitan dengan kebijakan bank umum dalam menyalurkan kredit kepada nasabah (masyarakat) dengan memperhatikan unsur 5C (character, collateral, capital, capacity, dan condition of economy)

4.7.2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijakan fiskal seperti pengurangan pengeluaran pemerintah dan kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total sehingga inflasi dapat ditekan.

Kebijakan fiskal dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu sebagai berikut.
  1. Meningkatkan penerimaan pajak, dengan memberlakukan tingkat pajak yang tinggi bagi unit usaha yang tidak memproduksi kebutuhan pokok masyarakat atau dengan mengenakan jenis-jenis pajak baru.
  2. Mengurangi pengeluaran pemerintah, dengan jalan menunda atau menghapuskan pengeluaran yang bukan prioritas.
  3. Mengadakan pinjaman pemerintah, yaitu mengurangi pembayaran yang dilakukan pada masyarakat dan mengembalikan lagi di kemudian hari (misalnya dalam bentuk pensiun).
Rangkuman :

a. Istilah pendapatan nasional adalah suatu istilah yang umum dan luas. Istilah ini meliputi Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Nasional Bruto (PNB), Produk Nasional Neto (PNN), Pendapatan Nasional (PN), Pendapatan Personal (PP), dan Pendapatan Disposabel (PD).
b. Pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu yang diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan nasional (biasanya dalam PDB) dengan jumlah penduduk di negara tersebut.
c. Metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengukur pendapatan nasional yaitu, pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.
d. Pendapatan nasional maupun pendapatan per kapita merupakan indeks kesejahteraan dan pembangunan yang bias, karena baik pendapat an nasional maupun pendapatan per kapita, tidak memiliki pengaruh apapun terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.
e. Indonesia dengan menggunakan PNB per kapita berdasarkan kriteria Bank Dunia termasuk negara berpendapatan rendah.
f. Beberapa manfaat perhitungan pendapatan nasional yaitu:
  1. mengetahui dan menganalisis struktur perekonomian negara;
  2. membandingkan perekonomian antar daerah atau antarnegara;
  3. membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu;
  4. merumuskan kebijakan pemerintah.
g. Inflasi didefinisikan sebagai tingkat kenaikan harga umum secara terus-menerus (persistent) dalam periode tertentu.
h. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai sumber baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran.
i. Inflasi dari sisi permintaan (demand-side inflation), adalah jenis inflasi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan yang melebihi kenaikan penawaran (produksi).
j. Inflasi dari sisi penawaran (supply-side inflation), adalah jenis inflasi yang disebabkan oleh kenaikan penawaran total yang melebihi permintaan total.
k. Menurut sifatnya, inflasi dibedakan menjadi inflasi ringan/merayap (creeping inflation), inflasi sedang (galloping inflation), dan inflasi tinggi (hyperinflation).
l. Berdasarkan asalnya, inflasi dibedakan menjadi inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation) dan inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation).
m. Dampak inflasi terhadap masyarakat antara lain menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat, membu ruknya distribusi pendapatan, dan terganggunya stabilitas ekonomi.
n. Terdapat dua penyebab utama inflasi di Indonesia, yaitu inflasi yang diimpor, terutama karena adanya depresiasi nilai tukar (imported inflation) dan inflasi karena defisit dalam APBN (domestic inflation).
o. Untuk menanggulangi inflasi dapat ditempuh dengan dua kebijakan, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

Referensi :

Arifin, I. 2009. Membuka Cakrawala Ekonomi 1 : Untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas/Mandrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial. Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. p. 170.

No comments:

Post a Comment

Berkomentarlah secara bijak. Komentar yang tidak sesuai materi akan dianggap sebagai SPAM dan akan dihapus.
Aturan Berkomentar :
1. Gunakan nama anda (jangan anonymous), jika ingin berinteraksi dengan pengelola blog ini.
2. Jangan meninggalkan link yang tidak ada kaitannya dengan materi artikel.
Terima kasih.

Search